Sekolah Rakyat di Papua Jangkau Anak dari Keluarga Kurang Mampu

BIAK NUMFOR, KOMPAS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming ingin akses pendidikan terjangkau bagi anak-anak tak mampu sampai ke seluruh penjuru negeri. Keberadaan sekolah rakyat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan itu. Layanan dan fasilitas terbaik mesti dipastikan agar anak-anak menjalani masa pendidikan secara optimal.

Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa (13/1/2026). Kedatangannya hanya berselang satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak program tersebut, Senin (12/1/2026) lalu. Pilihan lokasi yang dikunjunginya juga berada di wilayah yang cukup jauh di kawasan Indonesia Timur.

Dalam keterangan tertulisnya, Wapres menyatakan diberi tugas untuk memastikan program Sekolah Rakyat didukung secara berkelanjutan. Hal-hal yang mesti dipenuhi antara lain pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, hingga penguatan kualitas pembelajaran agar tidak ada anak-anak yang tertinggal akibat keterbatasan ekonomi maupun wilayah.

Wapres tiba bersama rombongannya sekitar pukul 13.00. Turut mendampingi antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Matius Fakhiri, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai.

Wapres dan rombongannya tiba ketika anak-anak itu sedang menyantap makan bergizi gratis. Ia kemudian berkeliling menengok fasilitas sekolah hingga kamar yang ditempati para murid. Sekilas, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu terlihat kagum dengan fasilitas yang tersedia. 

“Fasilitasnya bagus ya. Satu kamar ada empat kasur. Ini bagus semua,” ujar Wapres saat menjumpai sejumlah murid di halaman sekolah. 

Wapres kemudian menanyai para murid apakah mereka merasa betah bersekolah di tempat itu. Ia juga memastikan para orang tua murid bisa menengok para murid. Pasalnya, mekanisme sekolah itu menggunakan sistem asrama. 

Ihwal kekurangan-kekurangan sekolah itu tak luput ditanyakannya kepada pengelola. Sang pengelola mengeluhkan masalah kekurangan guru untuk mengampu para murid dari sekolah tersebut. 

“Tadi baju olahraga dan laptop sudah ya. Laptopnya juga ditaruh di ruangan, kan. Ini berarti yang kurang hanya guru saja, ya,” sebut Wapres. 

Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklyn Yawan menyampaikan, sekolah rakyat yang dikelolanya itu sudah berjalan selama kurang lebih enam bulan. Fasilitasnya dipenuhi secara bertahap. Diakuinya, awal-awal program itu berjalan belum semua peralatan tersedia. 

Sekolah ini menjadi jawaban untuk keluarga-keluarga kurang mampu.

Kendati demikian, lanjut Samuel, sekarang fasilitasnya sudah mulai dilengkapi. Tak terkecuali perlengkapan-perlengkapan elektronik penunjang kegiatan belajar mengajar seperti “Smart Board” dan komputer jinjing atau laptop. Pihaknya bersyukur atas kelengkapan fasilitas yang mampu membantu para siswa belajar semakin baik. 

“Menurut saya, sekolah ini menjadi jawaban untuk keluarga-keluarga kurang mampu. Selama ini, para orangtua menginginkan pendidikan yang seperti ini. Kami bersyukur ada program ini. Maka, saya selalu sampaikan kepada anak-anak kapan lagi mendapat kesempatan belajar seperti ini,” kata Samuel.

Saat ini, jelas Samuel, tantangan pengelola terdapat pada kekurangan tenaga pengajar. Sekolah itu masih membutuhkan 10 pengajar tambahan agar aktivitas pendidikan berlangsung lebih lancar lagi.

Jumlah guru yang saat ini tersedia hanya delapan orang. Sementara itu, total jumlah muridnya mencapai 97 orang. Mereka tersebar dalam empat rombongan belajar. 

“Di sini yang masuk putus sekolah hanya beberapa saja. Sisanya melanjutkan dari jenjang sebelumnya. Mereka diambil dari seluruh distrik yang ada di Kabupaten Biak Numfor,” kata Samuel.

Kristian Deni Kafiar (17), siswa Kelas I SRMA 41 Biak Numfor, mengaku senang bisa bersekolah di sana. Baginya, program itu cukup membantu seiring kondisi perekonomian keluarganya yang pas-pasan. Orangtuanya hanya bekerja sebagai petani. Dengan menjadi penerima program sekolah itu, orangtuanya tidak perlu dibebani biaya sekolah. 

“Senang sekali. Di sini, semuanya sudah tersedia. Kami tinggal belajar saja. Jadi, waktu ada program ini dibuka saya langsung daftar. Puji Tuhan, saya bisa diterima dan bersekolah di sini,” kata Kristian.

Di Papua, Sekolah Rakyat telah hadir di enam lokasi yang tersebar di tiga provinsi berbeda, yaitu Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Total kapasitasnya mencapai 24 rombongan belajar untuk menampung 600 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Masing-masing titiknya memanfaatkan di gedung-gedung milik pemerintah seperti balai diklat dan wisma atlet.