Amankan Kuota Revitalisasi Sekolah, Wabup Malang Temui Kemendikdasmen RI

MALANG (Realita) – Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj. Lathifah Shohib, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya mengamankan kembali kuota Program Nasional Revitalisasi Sekolah untuk Kabupaten Malang.

Dalam pertemuan itu, Wabup Lathifah diterima Staf Khusus Menteri Kemendikdasmen RI, Didik Suhardi, Ph.D. Ia menyampaikan sejumlah usulan strategis di bidang pendidikan, dengan fokus utama pada keberlanjutan program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat dibutuhkan di Kabupaten Malang.

“Alhamdulillah, Pak Didik menyampaikan komitmen untuk mengakomodasi kembali kuota program revitalisasi sekolah serta beberapa usulan pendidikan dari Kabupaten Malang,” ujar Lathifah usai pertemuan.

Menurutnya, Kemendikdasmen menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI dalam menyiapkan generasi unggul. Oleh karena itu, kementerian berkomitmen memberikan dukungan terhadap penguatan pendidikan di daerah, termasuk Kabupaten Malang.

“Staf khusus menteri juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap terus mendukung pendidikan di Kabupaten Malang, terlebih di wilayah ini terdapat SMA Taruna Nusantara yang hari ini juga dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden,” tambahnya.

Selain revitalisasi sarana pendidikan, Wabup Malang juga mendorong adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, khususnya guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik menjadi faktor kunci dalam pemerataan mutu pendidikan.

Tak hanya itu, Lathifah turut mengusulkan penguatan program pendidikan luar sekolah sebagai langkah strategis untuk menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang.

Menanggapi aspirasi terkait SMA dan SMK, Lathifah menegaskan meskipun kewenangan pengelolaan sekolah menengah berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara moral pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab.

“Karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah Kabupaten Malang dan peserta didiknya juga berasal dari masyarakat Kabupaten Malang, maka sudah menjadi kewajiban saya sebagai Wakil Bupati untuk menyuarakan aspirasi tersebut ke kementerian,” pungkasnya. (mad)

Editor : Redaksi