Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan merespon tudingan yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Belakangan ini banyak kabar menyebut bahwa dirinya merupakan pemilik saham dari TPL.
Melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu membantah tudingan tersebut dengan tegas, bahkan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan klaimnya.
“Kalau orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. Saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduhkan oleh yang tidak jelas itu. Saya punya saham katanya di sana tidak punya. Tunjukan bawa kemari,” kata dia dikutip dari akun Instagramnya, Rabu 14 Januari 2026.
Luhut mengaku kesal dengan tuduhan tersebut karena sudah menyangkut harga dirinya. Dia sendiri juga tidak pernah tertarik memiliki saham-saham IUP nikel terutama saat dirinya menjabat sebagai menko marves.
“Maaf saya agak jengkel ini karena menurut say aini sudah menyangkut dignity menyangkut harga diri. Saya tidak ada, saya tidak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya tidak mau,” kata dia.
Tak hanya itu saja, Luhut juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan saran kepada presiden untuk mencabut izin TPL. Disebutnya bahwa kehadiran perusahaan itu di Sumatera hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan berisiko merusak lingkungan.
“saya sarankan kepada presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana, nggak benarlah. Saya setuju banget dengan presiden itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita bawa duitnya keluar lalu apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,”kata dia.
Luhut juga mengungkap bahwa sejak tahun 2001 sempat menyaksikan langsung protest masyarakat terkait dengan kegiatan perusahaan Indorayon (nama TPL sebelumnya) yang berdampak langsung pada lingkungan. Dari situ, dia pun mengajukan kepada Presiden Gus Dur agar menutup pabrik tersebut.
“‘Ini merusak lingkungan pak, airnya ke Danau Toba juga kemudian bau juga, potongan kayu juga’ dan sebagainya. Jadi bayangkan tahun 2001 saja rakyat itu sudah paham soal lingkungan. Waktu zamannya Gus Dur itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ kita suspend saja, kita tutup aja. Waktu itu ramai bahwa ekonominya juga tidak baik, sehingga waktu itu sempat kalau saya tidak keliru itu ditutup sementara,”kata dia.
