Ekonom UPN Veteran Jakarta menilai kenaikan tabungan nasonal sebuah paradoks yang mengkhawatirkan karena tidak mencerminkan kondisi kelas menengah.
IDXChannel - Data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) Desember 2025 mencatatkan kenaikan proporsi tabungan masyarakat menjadi 14,9 persen. Namun, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai angka tersebut menyimpan fenomena paradoks yang mengkhawatirkan.
Achmad menjelaskan bahwa meskipun secara makro tabungan meningkat, kondisi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara kelompok mapan dan kelas menengah yang sedang merosot.
Achmad mengibaratkan ekonomi Indonesia seperti perahu dengan dua lantai. Kelompok menengah ke atas di "dek atas" memilih mempertebal tabungan dan dana darurat karena faktor kehati-hatian (precautionary motive) di tengah ketidakpastian global.
Namun, di "dek bawah", kelas menengah yang turun kelas justru sedang berjuang menutup defisit harian. Menurutnya, tabungan bagi kelompok ini bukan sedang ditambah, melainkan digerus untuk sekadar bertahan hidup.
"Apa yang kita hadapi bukan satu perilaku masyarakat, melainkan dua wajah Indonesia yang bergerak berlawanan arah. Penumpang di dek atas menahan konsumsi karena pilihan, bukan paksaan. Sementara itu, menengah yang turun kelas menahan konsumsi karena terdesak," ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
"Ketika kita hanya membaca angka rata-rata, kita seperti kapten yang hanya memeriksa dek atas, lalu menyimpulkan semua penumpang aman. Kita harus bertanya, tabungan siapa yang meningkat, dan tabungan siapa yang habis," tambahnya.
Mengutip data Reuters, Achmad menyoroti penurunan porsi kelas menengah dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. Hal ini dinilai kritis karena kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah menyumbang hingga 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat nasional.
Dampaknya sudah mulai terasa pada berbagai sektor bisnis seperti ritel non-pangan, otomotif, dan restoran yang merasa penjualan tidak lagi segarang dulu. Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini menjadi struktural, di mana pendapatan riil tidak mengejar biaya hidup, maka kualitas manusia Indonesia dalam jangka panjang akan terancam.
Dengan kondisi itu, Achmad menilai pemerintah tidak sekadar merayakan kenaikan angka tabungan sebagai stabilitas likuiditas perbankan.
Dia pun merekomendasikan tiga langkah kunci untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, menjaga daya beli masyarakat menengah yang rentan agar tidak jatuh lebih dalam.
Kemudian, menciptakan lapangan kerja dengan upah layak untuk memulihkan pendapatan riil, dan memberikan bantalan bagi kelompok yang berada di "area abu-abu" yaitu mereka yang tidak masuk kategori miskin namun tidak lagi kuat mengonsumsi.
"Negara tidak perlu mendorong masyarakat berhenti menabung. Yang dibutuhkan adalah memastikan rumah tangga cukup aman untuk konsumsi normal, dan punya ruang untuk menabung tanpa mengorbankan kebutuhan dasar," pungkas Achmad.
Tanpa intervensi yang tepat pada kelompok menengah bawah, Achmad khawatir mesin pertumbuhan domestik akan melambat secara permanen meski angka di atas kertas terlihat stabil.
(Febrina Ratna Iskana)
