Latihan Militer BRICS: Perubahan dari Blok Ekonomi ke Blok Militer?

Pada awal tahun 2026 ini, politik dunia semakin mencekam dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang melakukan operasi militer sepihak di Venezuela lalu diikuti dengan pernyataannya yang ingin menguasai Greenland yang merupakan teritorial Denmark. Sulit membayangkan apabila kebijakan Trump tersebut tidak memicu sikap defensif negara lain apalagi negara-negara yang selama ini diposisikan sebagai rival geopolitik Amerika Serikat seperti negara-negara punggawa BRICS.

Pada 9–16 Januari 2026, perairan sekitar Cape Town, Afrika Selatan menjadi panggung latihan militer multinasional bertajuk Exercise WILL FOR PEACE 2026. Dipimpin oleh Tiongkok, latihan ini juga melibatkan Rusia, Iran, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab, dengan Indonesia, Brasil, dan Ethiopia hadir sebagai pengamat. Secara resmi, latihan ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalur pelayaran dan stabilitas maritim. Namun, dalam konteks geopolitik global saat ini, sulit untuk memandangnya sekadar sebagai agenda teknis pertahanan saja. Latihan tersebut menjadi momentum penting bagi BRICS.

Untuk pertama kalinya, forum yang selama ini dikenal sebagai wadah koordinasi kerjasama ekonomi dan politik negara-negara Global South tampil dalam format strategic military signaling. Ini bukan sekadar latihan militer bersama, melainkan pesan politik yang diarahkan ke tatanan internasional yang masih didominasi Barat, terutama Amerika Serikat khususnya karena sikap Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump yang semakin “liar” awal tahun 2026 ini.

Sejak awal pembentukannya, BRICS memang berusaha untuk menjaga jarak dari citra dan kesan aliansi militer. Berbeda dengan NATO, BRICS menampilkan diri sebagai kerangka kerjasama alternatif yang menolak politik hegemoni tanpa membentuk blok militer yang konfrontatif. Namun, tampaknya Exercise WILL FOR PEACE 2026 mengaburkan batas tersebut.

Dengan Tiongkok sebagai pemimpin latihan militer ini, kehadiran kapal perusak Type 052DL, fregat Rusia, serta armada Iran (dua negara yang berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat) menunjukkan bahwa BRICS kini tidak hanya berbagi kepentingan ekonomi, tetapi juga mulai menyelaraskan kepentingan strategis keamanannya. Dalam bahasa hubungan internasional, ini merupakan bentuk costly signaling yaitu sinyal politik yang mahal dan berisiko, sehingga sulit diabaikan oleh pihak lawan.

Latihan militer ini juga disebut sebagai format “BRICS Plus” yang menandakan perluasan jejaring strategis di luar anggota inti BRICS. Dengan jalur pelayaran di Laut Merah dan Terusan Suez yang semakin tidak stabil, kawasan sekitar Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) menjadi titik krusial perdagangan global. Mengamankan jalur ini berarti mengamankan urat nadi perekonomi dunia.

Sulit untuk melepaskan latihan militer ini dari konteks kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang semakin agresif bahkan sejak 2025. Yang bermula dari tekanan ekonomi, semakin meruncing pada tekanan militer di awal tahun 2026 ini. Amerika Serikat telah menerapkan tambahan tarif perdagangan 10 persen terhadap negara-negara BRICS, hingga mengancam tarif hingga 100 persen bagi upaya dedolarisasi atau tidak menggunakan dollar Amerika sebagai mata uang perdagangan internasional.

Lebih jauh lagi, menjatuhkan sanksi keras terhadap negara-negara yang tetap mengimpor minyak Rusia. Puncaknya terjadi ketika Amerika Serikat melancarkan operasi militer di Venezuela yang menjatuhkan rezim Nicolás Maduro yang merupakan sekutu Moskow serta menyita kapal tanker berbendera Rusia di Atlantik Utara dengan dalih pelanggaran sanksi. Dalam konteks ini, Exercise WILL FOR PEACE 2026 dapat dibaca sebagai retaliatory signaling yaitu pesan kolektif bahwa tekanan ekonomi dan militer tidak akan dijawab dengan kepatuhan, melainkan dengan konsolidasi kekuatan.

Latihan bersama Tiongkok, Rusia, dan Iran menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap logika koersi ekonomi ala Washington. BRICS, atau setidaknya sebagian anggotanya, sedang menguji sejauh mana mereka dapat bertindak kolektif tanpa memicu eskalasi secara langsung.

Posisi Afrika Selatan sebagai tuan rumah latihan militer ini justru memperlihatkan dilema negara Global South. Pemerintah Pretoria menegaskan bahwa latihan ini murni bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keamanan maritim regional. Namun, kritik keras datang dari oposisi utama pemerintah Afrika Selatan sendiri, Democratic Alliance (DA), yang menilai kehadiran Rusia dan Iran akan mencederai klaim non-blok Afrika Selatan dan menjadikannya “pion” konflik kekuatan negara besar.

Kekhawatiran ini sebenarnya tidak sepenuhnya berlebihan. Hubungan Afrika Selatan dan Amerika Serikat memang berada pada titik terendah, menyusul pengusiran duta besar Afrika Selatan dan pengenaan tarif 30 persen terhadap produk ekspornya. Dengan menjadi tuan rumah latihan ini, Pretoria secara de facto mengambil risiko politik yang lebih besar lagi.

Kasus Afrika Selatan menunjukkan bahwa sikap “tidak memihak” di era multipolar bukan lagi posisi yang aman. Negara-negara Global South tidak hanya ditekan untuk memilih kubu politik, tetapi juga harus menanggung konsekuensi ekonomi dan diplomatik dari setiap pilihan strategisnya.

Dimensi lain yang tak kalah menarik dari latihan militer ini adalah kehadiran Iran. Di tengah gelombang protes domestik dan ancaman intervensi langsung dari Washington, partisipasi Iran dalam latihan ini merupakan pernyataan simbolik tentang pertahanan dan kedaulatan negara. Retorika Trump yang menyatakan Amerika Serikat “siap menembak” jika aparat Iran menembak demonstran, serta ancaman penghancuran fasilitas nuklir, menciptakan suasana eskalatif yang berbahaya.

Dalam situasi ini, latihan bersama Tiongkok dan Rusia memberi Iran bukan hanya dukungan militer secara simbolik, tetapi juga menjadi legitimasi politik internasional. Ini menegaskan bahwa tekanan maksimum Amerika Serikat dan Trump justru mendorong negara-negara target tekanan untuk memperdalam kerja sama alternatif sebagai bentuk responnya.

Exercise WILL FOR PEACE 2026 memang tidak serta-merta mengubah BRICS menjadi aliansi militer formal. Namun, ia menjadi pembuka pintu dan kemungkinan ke arah tersebut. Setidaknya, latihan ini akan menandai normalisasi kerja sama militer sebagai bagian dari strategi kolektif BRICS. Bagi tatanan internasional, implikasinya sangat serius. Tensi perpecahan global semakin nyata, dengan jalur perdagangan, mata uang, dan keamanan bergerak menuju sistem yang paralel.

Dunia multipolar yang sering dipromosikan sebagai sistem yang lebih adil ternyata juga lebih rapuh, karena sistem multipolar yang muncul masih minim mekanisme kepercayaan bersama. Latihan militer ini juga menjadi momentum pengingat bahwa Global South bukan sekadar penonton dalam rivalitas negara kekuatan besar, melainkan menjadi medan utama tempat rivalitas itu dipertarungkan dan sering kali rivalitas ini membawa biaya politik dan ekonomi besar yang harus ditanggung negara-negara berkembang.

Dengan demikian, Exercise WILL FOR PEACE 2026 bukan hanya tentang keamanan maritim untuk mengamankan rute pelayaran saja, melainkan bisa dimaknai sebagai redefinisi kekuasaan global. Latihan militer ini mencerminkan dunia yang semakin dipenuhi sinyal strategis, tekanan ekonomi, dan unjuk kekuatan, alih-alih diplomasi kooperatif. BRICS mungkin belum menjadi blok militer, tetapi langkah-langkah ke arah itu kini tidak lagi dapat diabaikan.