Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan masa depan Kebun Binatang Bandung tengah dibahas intensif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Pembahasan itu bertujuan menentukan konsep pengelolaan hingga fungsi kawasan Kebun Binatang Bandung ke depan.
Farhan menjelaskan saat ini pihaknya mendiskusikan arah kebijakan yang terbaik untuk Kebun Binatang Bandung. Hal ini kata dia krusial mengingat adanya tiga opsi fungsi kawasan yang sedang dikaji mendalam.
"Kami bertiga, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Kebun Binatang ini. Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep seperti sekarang, dengan konsep yang berbeda, atau bahkan bukan kebun binatang,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Tiga opsi utama menjadi fokus pembahasan untuk kawasan yang sudah melekat di benak masa kecil mayoritas Warga Kota Bandung. Opsi pertama, mempertahankan status Kebun Binatang Bandung seperti kondisi saat ini.
Opsi kedua, berorientasi pada pengembangan taman margasatwa dengan mengurangi jumlah satwa namun memperluas ruang terbuka hijau (RTH). Opsi ketiga, kawasan tersebut sepenuhnya diubah menjadi RTH.
Baca Juga
- Manajemen Baru Kebun Binatang Bandung Setor Pajak Rp1 Miliar
- Kebun Binatang Bandung Disegel, Pemkot Bandung Pastikan Tidak Ada PHK Karyawan
- 2 Orang Pengelola Kebun Binatang Bandung Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Farhan sendiri sebenarnya cenderung pada opsi perluasan RTH, sebab hal ini sejalan dengan target kota meningkatkan RTH hingga dua kali lipat.
"Opsi kedua dan ketiga ini sejalan dengan target kita untuk meningkatkan ruang terbuka hijau Kota Bandung hingga dua kali lipat,” ungkap Farhan.
Aset Kebun Binatang Bandung kata dia merupakan milik Pemerintah Kota Bandung. Sementara itu, pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
“Saat ini, aset masih dijaga dan dikuasai 100% oleh pemerintah kota, sementara pengelolaannya disupervisi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi. Satwa-satwa dilindungi merupakan titipan negara dan makanannya masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Selama proses pembahasan berlangsung, lanjutnya, Kebun Binatang Bandung tetap difungsikan sebagai RTH yang dapat diakses publik. Masyarakat didorong untuk tetap mematuhi peraturan keluar-masuk.
Farhan menargetkan keputusan bersama harus sudah tercapai paling lama dalam dua bulan ke depan.
"Belum tahu arahnya ke mana. Tiga-tiganya masih terbuka," pungkasnya.
