Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengungkap latar belakang kebijakan pembangunan sistem transportasi massal Jakarta, termasuk keputusan memulai layanan bus rapid transit (BRT) Transjakarta hingga proyek monorel yang kini resmi dibongkar.
Penjelasan tersebut disampaikan Sutiyoso saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1/2026).
Sutiyoso menjelaskan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kondisi sosial dan ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih akibat kerusuhan Mei 1998. Situasi tersebut berdampak panjang terhadap kepercayaan investor, terutama terhadap Jakarta.
“Nah, saya mulai yang tidak perlu investor, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei 1998, itu akibatnya amat panjang terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia lebih khususnya Jakarta,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia memilih memulai pembangunan moda transportasi yang tidak bergantung pada investasi swasta.
Menurutnya, berdasarkan kajian para pakar transportasi yang dilibatkan, moda yang paling memungkinkan untuk segera dijalankan tanpa dukungan investor besar adalah bus rapid transit. Dari situlah Transjakarta atau Busway mulai dibangun sebagai langkah awal menanggulangi kemacetan.
Baca Juga
- Pramono Bongkar Tiang Monorel, Sutiyoso: Hari ini Hati Saya Lega
- Pramono Targetkan Pembongkaran Tiang Monorel Kuningan Selesai dalam 8 Bulan
- Pramono Pastikan Pembongkaran Tiang Monorel Dikerjakan Malam Hari
“Rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang kalau tidak pernah saya mulai sampai hari raya kuda juga tidak akan jadi-jadi. Begitu, jadi saya tanya pakar-pakar moda apa yang tidak butuh investor, dijawab busway. Oleh karena itu, saya mulai dengan Transjakarta atau Busway,” imbuhnya
Sutiyoso menilai kebijakan tersebut harus segera dimulai agar solusi jangka panjang tidak terus tertunda. Ia berpandangan bahwa tanpa keberanian memulai, perencanaan transportasi makro Jakarta tidak akan pernah terwujud.
Seiring dengan itu, untuk mengejar percepatan penanganan kemacetan, Pemprov DKI juga menjalankan pembangunan monorel secara paralel. Sutiyoso menyebut monorel saat itu telah diterapkan di sejumlah kota dunia seperti Bogota, Manila, dan Bangkok, sehingga dinilai layak menjadi bagian dari sistem transportasi Jakarta.
Proyek monorel kemudian secara resmi dicanangkan pada 2004 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sutiyoso menyebut pada saat pencanangan tersebut seluruh aspek perencanaan telah tersedia, termasuk skema pembiayaan dengan investor asal China.
Namun, proyek tersebut tidak berlanjut sesuai rencana setelah masa jabatan Sutiyoso berakhir pada 2007. Dia mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan proyek tersebut hingga akhirnya mangkrak dan menyisakan tiang-tiang beton yang kemudian menjadi besi tua dan merusak estetika kota.
Sutiyoso juga menyinggung perubahan kebijakan pada 2014 ketika proyek monorel digantikan dengan pembangunan LRT, yang menurutnya tidak termasuk dalam rencana awal.
Dia mengakui setiap Gubernur memiliki pertimbangan kebijakan masing-masing, meskipun perubahan tersebut berujung pada terhentinya proyek monorel secara total.
Dalam pandangannya, kondisi infrastruktur yang telah puluhan tahun mangkrak tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, ia menilai keputusan pemerintah provinsi saat ini untuk membongkar tiang monorel merupakan langkah tepat.
“Dalam kondisi seperti itu, harus ada keputusan yang jelas apakah dilanjutkan atau dibongkar. Dan hari ini, keputusan itu akhirnya diambil,” ujar Sutiyoso.
