Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menghadiri pertemuan Dewan Penyantun Dana Abadi di Bidang Pendidikan Tahun 2026. Rapat ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK), Jakarta.
Agenda ini merupakan lanjutan dari Rapat Dewan Penyantun sebelumnya pada Desember 2025 lalu, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengambilan keputusan strategis dan penguatan arah kebijakan.
Fadli berharap program ini juga dapat mencakup bidang seni dan budaya. Dalam hal ini bukan hanya seni pertunjukan, tetapi juga seni dalam konteks yang lebih luas, termasuk berkaitan dengan ekonomi dan industri budaya.
Menurut Fadli, ahli museum di Indonesia masih perlu dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan visi Presiden RI untuk memperbaiki museum-museum di seluruh Indonesia sebagai pusat budaya sekaligus pusat ekonomi, instalasi peradaban dan kebudayaan, termasuk paleoantropologi.
"Ada dua hal besar yang ingin kami dorong. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan cultural mega diversity, kekayaan budaya yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan secara langsung," ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
"Ujungnya adalah manfaat bagi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan masyarakat sekitar. Kedua, budaya sebagai soft power. Indonesia memiliki sejarah yang sangat tua dan berpotensi menjadi salah satu pusat asal-usul manusia modern. Temuan ilmiah dengan menggunakan carbon dating dan uranium series menunjukkan lukisan gua tertua di dunia ada di Indonesia, berusia sekitar 51.200 tahun, melampaui Prancis yang sebelumnya tercatat 17.000 tahun," sambungnya.
Oleh karena itu, Fadli mengusulkan untuk memperluas bidang prioritas STEM menjadi STEAM (dengan penekanan pada Arts), untuk mengakomodasi kebutuhan ahli-ahli museum serta pakar mega diversity kebudayaan Indonesia yang berkontribusi pada soft power Indonesia.
"Terkait dana abadi kebudayaan, terdapat sejumlah tantangan. Akses bagi pelaku budaya masih dirasakan sulit, terutama bagi komunitas adat yang tidak terbiasa dengan sistem digital dan prosedur yang rigid," kata Fadli.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan penyederhanaan proses, tetap akuntabel dan transparan, tetapi lebih ramah bagi penerima manfaat," sambungnya.
Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan proyeksi pendapatan tahun 2026, pihaknya menggunakan asumsi konservatif dan mengusulkan skema soft budget constraint kepada Dewan Penyantun.
"Skema ini bersifat fleksibel dan akan dievaluasi sepanjang tahun berjalan, dengan harapan realisasi tahun ini bisa lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," jelas Sudarto.
Melalui pertemuan ini, LPDP terus meningkatkan penguatan kebijakan dan langkah strategis sepanjang tahun 2026 guna mempercepat keunggulan SDM dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini, juga disepakati agar para penerima manfaat LPDP dapat segera mengabdi untuk Indonesia.
Sementara, Menko PMK Pratikno menyampaikan dalam konteks penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan talenta nasional tidak hanya berfokus pada talent development, tetapi juga pada talent retention serta integrasinya dengan delapan industri strategis nasional.
Menurut Pratikno, untuk mendukung hal tersebut, perlu dibahas pentingnya pembentukan satuan tugas bersama yang berfokus pada beasiswa dan riset, termasuk identifikasi kebutuhan talenta yang selaras dengan target pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.
Sebagai informasi, rapat dewan denyantun ini turut dihadiri oleh Menteri Agama RI (Menag) Nasaruddin Umar; Kepala BRIN RI Arif Satria; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenbud Bambang Wibawarta; Sekjen Kementerian Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) Suharti; Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Heru Pambudi; serta Direktur Jenderal (Dirjen) Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI Fauzan Adziman.
(akd/ega)
