Mantan Presiden Korsel Dituntut Hukuman Mati atas Kasus Darurat Militer

Jaksa penuntut Korea Selatan (Korsel) meminta agar mantan presiden Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah.

IDXChannel - Jaksa penuntut Korea Selatan (Korsel) meminta agar mantan presiden Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Pengadilan di Seoul mendengarkan argumen penutup dalam persidangan Yoon, di mana ia dituduh sebagai pemimpin pemberontakan.

Tuduhan tersebut berasal dari upaya Yoon pada Desember 2024 untuk memberlakukan pemerintahan militer di Korsel - sebuah tindakan yang hanya berlangsung beberapa jam tetapi menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik. Ia kemudian dimakzulkan oleh parlemen dan ditahan untuk menghadapi persidangan.

Yoon membantah tuduhan terhadapnya, dengan alasan bahwa darurat militer adalah isyarat simbolis untuk menarik perhatian publik pada kesalahan partai oposisi.

Memimpin pemberontakan - tuduhan paling serius terhadap Yoon - dapat dikenakan hukuman mati, atau penjara seumur hidup. 

Korsel belum pernah mengeksekusi siapa pun selama hampir 30 tahun.  Pada tahun 1996, mantan diktator militer Chun Doo-hwan dijatuhi hukuman mati karena merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada 1979, meskipun hukumannya kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup.

Jaksa penuntut dalam kasus Yoon berpendapat bahwa meskipun tidak ada yang tewas dalam upaya darurat militernya, niat Yoon tidak kalah kejamnya.

"Korban terbesar dari pemberontakan dalam kasus ini adalah rakyat negara ini," kata mereka kepada pengadilan, dilansir dari BBC pada Rabu (14/1/2026).

"Tidak ada keadaan yang meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman, dan sebaliknya hukuman berat harus dijatuhkan," kata mereka.

Persidangan pemberontakan Yoon telah digabungkan dengan persidangan dua tokoh senior lainnya dalam pemerintahannya, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun dan mantan kepala polisi Cho Ji-ho.

Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Kim, dan 20 tahun penjara untuk Cho karena menjalankan perintah ilegal Yoon. Ada lima terdakwa lainnya.

Pengadilan diperkirakan akan menyampaikan putusannya pada Februari.  Hukuman yang diminta oleh jaksa penuntut tidak selalu ditegakkan di pengadilan di Korsel.

Yoon, 65 tahun, dicopot dari jabatannya pada April, dan merupakan presiden petahana pertama di negara itu yang ditahan.

Ia telah ditahan selama berbulan-bulan sambil menghadapi beberapa persidangan kriminal. Bulan lalu, jaksa menuntut hukuman penjara 10 tahun untuk Yoon atas tuduhan menghalangi keadilan dan tuduhan lain yang terkait dengan upaya pemberlakuan darurat militer.

Pada 3 Desember 2024, Yoon mengejutkan negara—dan dunia—dengan mendeklarasikan darurat militer di Korsel. Ia mengatakan pada saat itu bahwa hal itu untuk melindungi negara dari pasukan komunis Korea Utara (Korut), tetapi beberapa orang melihatnya sebagai taktik Yoon untuk mempertahankan kekuasaan di tengah gejolak politik domestik.

Deklarasi darurat militer yang berumur pendek itu membuat Korsel mengalami kekacauan politik selama berbulan-bulan, sementara Yoon menjadi presiden petahana pertama Korsel yang ditangkap dan didakwa.

Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae Myung, terpilih pada Juni dalam pemilihan pasca pemakzulan Yoon.

Terlepas dari kejatuhannya, Yoon tetap memiliki pendukung setia di kalangan sayap kanan yang melihatnya sebagai martir yang berani menentang Partai Demokrat liberal yang dipimpin oleh Lee. (Wahyu Dwi Anggoro)