Pemerintah Indonesia menyepakati tiga kerja sama ekonomi baru sepanjang tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperluas akses pasar ekspor.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan, tiga perjanjian tersebut masing-masing dilakukan dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU).
"Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union," ucap Sugiono pada Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1).
Selain tiga perjanjian itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan perdagangan lain. Indonesia bakal merampungkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa dan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.
Di tingkat kawasan, pemerintah memastikan implementasi peningkatan kerja sama ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 serta Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Kata dia, RI juga mendorong pembukaan kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di Afrika, termasuk Rwanda.
Menurut Sugiono, perluasan mitra ekonomi ini dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko ekonomi akibat gejolak global dan perlambatan ekonomi yang dialami negara-negara mitra tradisional.
"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional. Termasuk seperti saat yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS," ujarnya.
Di sisi investasi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga mendorong pengembangan industri nasional berkelas dunia lewat peningkatan kemudahan berusaha. Pada akhir 2025, Kemlu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.
"Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, dan lebih efisien bagi para calon investor," kata Sugiono.
Lebih lanjut, Sugiono menuturkan, RI saat ini aktif dalam berbagai forum internasional, seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA, serta proses menuju keanggotaan OECD. Keterlibatan tersebut, katanya, bukan untuk memilih blok kekuatan tertentu, tetapi untuk memperluas ruang strategis Indonesia.
"Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation," tuturnya.
Sugiono juga menyebut keikutsertaan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tak saling bertentangan.
"Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif," imbuh Sugiono.
