Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia tidak boleh berada pada posisi pasif di tengah tatanan global yang semakin keras, kompetitif, dan sulit diprediksi.
Dia mengatakan diplomasi Indonesia harus dibangun di atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, serta pendekatan yang realistis. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut negara memiliki kemampuan untuk menahan tekanan, mengelola risiko, serta beradaptasi agar dapat bangkit lebih kuat.
“Sebuah ketahanan yang bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, dan krisis tidak datang satu persatu. Dinamika di luar negeri cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucapnya dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Sugiono, ketahanan nasional tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis. Ancaman global tidak datang dalam satu bentuk dan krisis tidak hadir secara terpisah. Perkembangan di luar negeri, cepat atau lambat, akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di dalam negeri.
Dia mencontohkan gangguan rantai pasok global yang memicu kenaikan harga bahan pokok sebagai persoalan politik luar negeri.
“Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, itu adalah persoalan politik luar negeri,” ujarnya.
Baca Juga
- Di Hadapan Dubes LN, Menlu Sugiono Pamer Capaian QRIS hingga MBG
- Sugiono: Diplomasi Ekonomi Pilar Ketahanan RI di Tengah Konflik Geopolitik Global
- Menlu: 27.768 WNI Dipulangkan dari Luar Negeri, Kasus Penipuan hingga Judol
Demikian pula dengan perkembangan teknologi yang memperlebar ketimpangan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta memburuknya situasi keamanan di suatu wilayah yang berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
Dalam konteks tersebut, Sugiono menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dipinjam dari pihak lain, melainkan harus dibangun dari dalam negeri. Menurutnya, hanya negara yang kuat secara internal yang akan memiliki daya tawar di tingkat global.
Sekjen Partai Gerindra itu menyebut pendekatan tersebut sebagai diplomasi ketahanan, yakni diplomasi yang tidak bersifat reaktif, tetapi adaptif dan menjadi pilar fundamental politik luar negeri Indonesia.
Di bidang kedaulatan dan pertahanan keamanan, Sugiono menegaskan bahwa stabilitas tidak hadir dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola secara aktif dan diiringi kepatuhan konsisten terhadap hukum internasional.
"Oleh karena itu, penyelesaian batas wilayah darat dan maritim dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu prioritas utama," jelasnya.
Persoalan Perbatasan LN
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian berbagai persoalan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Sugiono menilai kejelasan batas wilayah merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan dan stabilitas nasional.
Dalam lingkup yang lebih luas, dia menegaskan bahwa kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh serta kerja sama strategis dengan mitra internasional.
"Dalam setahun terakhir, Indonesia telah menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara, di antaranya Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania," jelasnya.
Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif. Berbagai kesepakatan tersebut dinilai sebagai komitmen untuk memperdalam kerja sama praktis dan meningkatkan interoperabilitas.
Sugiono juga menyoroti intensitas dialog strategis yang meningkat, termasuk pelaksanaan empat pertemuan Dialogue 2+2 antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turkiye dalam satu tahun terakhir.
Menurutnya, intensitas dialog tersebut mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak terprediksi, diplomasi dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Ketika risiko salah perhitungan meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi.
Namun demikian, Sugiono menegaskan bahwa ketahanan Indonesia tidak dibangun melalui unjuk kekuatan, melainkan melalui kepastian kebijakan, pencegahan konflik, serta pembukaan ruang dialog yang konstruktif.
Dia pun menekankan bahwa salah satu ciri paling menonjol dari dinamika global saat ini adalah semakin kaburnya batas antara isu ekonomi dan keamanan, yang menuntut respons diplomasi Indonesia yang semakin adaptif dan terintegrasi.
“Karena salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan,” pungkas Sugiono.
