Kemenag Kawal Pemulihan Layanan Keagamaan di Aceh

Penulis: Fityan

TVRINews – Pidie, Aceh

Kementerian Agama memastikan fasilitas ibadah dan pendidikan di wilayah terdampak banjir segera beroperasi normal.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan layanan keagamaan di Aceh pascabencana banjir. 

Kemenag Percepat Pemulihan Fasilitas Ibadah Pascabanjir. (Foto/Kemenag RI)

Fokus utama pemulihan ini mencakup rehabilitasi fisik rumah ibadah hingga pemulihan psikososial bagi warga terdampak.

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa pemulihan infrastruktur keagamaan bersifat krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara saat ini bertujuan memastikan hak beribadah tetap terpenuhi meski dalam situasi darurat.

"Penanganan pascabencana harus menyentuh aspek fisik dan spiritual secara bersamaan. Masjid, KUA, dan madrasah harus segera dipulihkan agar fungsinya sebagai pusat layanan umat kembali berjalan, khususnya menjelang bulan Ramadan," ujar Abu Rokhmad dalam peninjauan di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu 14 Januari 2026.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam upaya percepatan rehabilitasi, Kementerian Agama mengadopsi model kolaborasi inklusif dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta unsur akademisi dari UIN Ar-Raniry.

Sinergi ini diwujudkan melalui pengaktifan dapur umum, penyediaan akses air bersih, hingga penyaluran perlengkapan ibadah secara langsung di titik-titik krusial seperti Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Di Kabupaten Pidie Jaya, rehabilitasi telah menyentuh sektor pendidikan keagamaan. Abu Rokhmad meninjau MIN 4 Pidie Jaya yang kini telah direnovasi guna memastikan aktivitas belajar mengajar tidak terputus. 

"Madrasah harus tetap menjadi ruang yang aman dan memberikan harapan bagi anak-anak di tengah masa sulit," tambahnya.

Optimalisasi Peran KUA

Selain fasilitas ibadah, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi prioritas pemulihan karena perannya sebagai garda terdepan layanan administratif di tingkat akar rumput. 

Abu menegaskan bahwa layanan pencatatan nikah, konsultasi zakat, hingga mediasi sosial harus tetap berjalan untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kementerian Agama dalam manajemen krisis. 

Sebelumnya, skema serupa telah diterapkan di Padang, Sumatera Barat, dengan total alokasi bantuan mencapai Rp1,075 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur dan dukungan bagi tokoh agama setempat.

Bantuan Stimulan di Sumatra Utara

Sebelumnya Langkah serupa juga dilakukan di Provinsi Sumatra Utara. Melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, pemerintah mengucurkan bantuan total senilai Rp1,25 miliar. 

Alokasi ini diperuntukkan bagi rehabilitasi masjid dan musala dengan nilai Rp50 juta per unit, serta bantuan bagi ormas Islam, yayasan, dan tokoh agama terdampak.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyatakan bantuan ini adalah simbol kehadiran negara dalam masa krisis.

"Kami ingin memastikan rumah ibadah dapat segera digunakan kembali sebagai pusat penguatan spiritual masyarakat. Negara hadir agar warga bisa beribadah dengan tenang dan nyaman pascabencana," tutur Arsad saat menyerahkan bantuan di Masjid Nurul Qomar, Langkat, Selasa 13 Januari 2026.

Hingga saat ini, Kemenag terus memetakan kebutuhan mendesak di lapangan guna memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-keagamaan warga Aceh dalam menghadapi dampak bencana.

Editor: Redaktur TVRINews