JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia, Ade Darussalam meminta adanya perlindungan asuransi pada hakim ad hoc.
Hal ini disampaikannya dalam rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini, Rabu (14/1/2026).
"Kami juga berharap selain ada tunjangan kehormatan, juga kami dilindugi asuransi, misalnya kecelakaan, atau kematian," ujarnya dalam rapat tersebut, dipantau dari Breaking News KompasTV.
Ade sempat menceritakan mengenai hakim ad hoc di Jayapura yang meninggal, tetapi karena tak ada tunjangan kematian, akhirnya rekan-rekannya pun iuran.
"Ini fakta, teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu karena memang kami tidak dilindungi, tidak ada jaminan itu," ungkapnya.
"Bahkan keluarga yang ditinggalnya pun, almarhum meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, tidak mendapatkan tunjangan apa pun pasca kematian, meninggalnya almarhum hakim ad hoc tersebut," imbuhnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc, Mensesneg: Rincian Sedang Dirincikan
Ade mengungkap selama ini sumber penghasilan hakim ad hoc hanya tunjangan kehormatan saja.
Ia mengatakan, hakim ad hoc tidak punya gaji pokok atau tunjangan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok maupun fungsinya.
"Memang ada tunjangan transport, kehadiran, yang dipengaruhi oleh kehadarin, itu 40 ribu kurang lebih sehari," ungkapnya.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- hakim ad hoc
- asuransi
- asuransi hakim ad hoc
- kesejahteraan hakim ad hoc
- komisi 3 dpr
- dpr
