Ijazah Fakultas Kehutanan 1985 Dibandingkan, Buni Yani: Ini yang Bikin Yakin Palsu

fajar.co.id
6 jam lalu
Cover Berita

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7, Jokowi, terus menjadi perbincangan publik. Terlebih setelah Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

Kali ini, peneliti sekaligus pegiat media sosial Buni Yani mengungkapkan dugaan kejanggalan baru yang menurutnya semakin menguatkan kecurigaan publik.

Buni Yani menyebut telah melihat ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1985 yang ditunjukkan usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa lalu. Ijazah tersebut, kata dia, diterbitkan pada Mei 1985.

“Ini ijazah asli dari Fakultas Kehutanan yang tamat tahun 1985 yang ditunjukkan setelah sidang di PN Solo pada hari Selasa kemarin,” ujar Buni Yani dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Namun, ia menyinggung perbedaan waktu penerbitan dengan ijazah milik Jokowi yang selama ini dipersoalkan.

Dikatakan Buni Yani, ijazah Jokowi justru disebut dikeluarkan pada November 1985.

“Ijazah ini dikeluarkan pada bulan Mei, sementara ijazah Jokowi dikeluarkan bulan November 1985,” tukasnya.

Perbedaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar.

Buni Yani mempertanyakan apakah UGM pada tahun 1985 menggelar dua kali wisuda yang menghasilkan dua versi ijazah berbeda dalam satu tahun yang sama.

“Apa ya di UGM ada 2 kali wisuda tahun 1985 yang membuat ijazah ini ada dua versi yaitu yang bulan Mei dan November?,” ucapnya.

Lanjut dia, selisih waktu penerbitan ijazah tersebut menjadi dasar keyakinan pihak penggugat bahwa ijazah Jokowi tidak autentik.

“Karena perbedaan ini maka penggugat ijazah yakin ijazah Jokowi palsu,” tegasnya.

Buni Yani bilang, polemik ini kian terbuka ke publik dan menempatkan Jokowi dalam posisi sulit untuk memberikan bantahan.

“Semakin terbuka, dan Jokowi sudah tidak bisa lagi mengelak,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Diakuisisi Perusahaan Korsel, Sampoerna Agro (SGRO) Ubah Nama hingga Komisaris
• 14 jam lalukatadata.co.id
thumb
Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem
• 1 jam laluokezone.com
thumb
Komisi II DPR Pastikan UU Pilkada Belum Masuk Agenda Legislasi
• 10 jam lalugenpi.co
thumb
Ketua DPD RI: Biaya Politik Indonesia Termahal di Dunia, Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi
• 2 jam laludisway.id
thumb
Ribuan Rumah Terendam Banjir, Lamongan Tetapkan Status Tanggap Darurat
• 1 jam lalurealita.co
Berhasil disimpan.