Ketua DPD RI: Biaya Politik Indonesia Termahal di Dunia, Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

disway.id
2 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPD RI Sultan Najmuddin menyarankan agar gelaran Pilkada langsung ditinjau ulang.

Menurutnya, hal itu dikarenakan biaya politik Pilkada sangat mahal.

BACA JUGA:Likuidasi Sepihak BotXcoin Dipersoalkan, OJK Diminta Bertindak Tegas

BACA JUGA:Identitas Korban Pembunuhan di Jakasampurna Bekasi Terungkap, Pelaku dan Korban Teman Lama!

"Secara pribadi memang di buku saya, saya pernah menyampaikan bahwa dengan pengalaman politik saya pribadi, memang biaya politik di Indonesia itu mahal sekali," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Rabu, 14 Januari 2026.

Bahkan, ia menilai biaya politik di Indonesia bisa menjadi yang termahal di dunia. Atas dasar itu, dia mengusulkan agar gelaran Pilkada secara langsung ditinjau ulang.

"Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada, bupati, wali kota, gobernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia. Nah, atas dasar pengalaman empiris berkali-kali ikut pemilu, memang saya membuat buku waktu itu sebaiknya memang pilkada langsung atau demokrasi langsung itu ditinjau ulang," imbuhnya.

BACA JUGA:Pemerintah Konsen Kembalikan Kerugian Negara, DPR Dorong KPK Berikan Efek Jera Pelaku Korupsi Pajak

BACA JUGA:Area Tambang Bogor Diduga Meledak, Kapolres: Akses Lokasi Masih Tertutup

Ia menilai, Pilkada langsung masih dapat dilakukan di level yang lebih kecil, ketika pemilihan Gubernur di level provinsi diambil alih oleh DPRD.

"Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi," imbuhnya.

Menurutnya, gelaran Pilkada secara langsung bisa lebih gampang. Sebab, wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi.

BACA JUGA:SPBU Pertamina Sediakan Biru Container, Jamin Air Minum Berkualitas One-Stop Service

"Kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi," lanjut dia.

"Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung," lanjutnya.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Kronologi Begal Beraksi di Pondok Gede, Pelaku Ancam Korban Pakai Sajam
• 6 jam lalugrid.id
thumb
Belajar soal Consent dari Memoar Broken Strings Aurelie Moeremans, Diam Bukan Berarti Setuju
• 7 jam lalubeautynesia.id
thumb
Menlu: Kemerdekaan Palestina wajib diperjuangkan sesuai konstitusi RI
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
Viral Kasus Lansia Tewas Dianiaya Pemuda di Bandung, Dedi Mulyadi Sampaikan Duka hingga Beri Bantuan Rp50 Juta
• 6 jam lalugrid.id
thumb
Cek Harga & Skema Cicilan Honda Vario 125
• 8 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.