jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyebut masyarakat di Bumi Cenderawasih menolak wacana ekspansi lahan sawit di wilayah mereka.
Finsen berkata demikian saat menginterupsi Rapat Paripurna VI DPD RI Masa Sidang III pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Merajut Papua dengan Asta Cita Presiden Prabowo
"Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua," kata dia, Rabu.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengutarakan keinginan untuk menanam sawit di Papua demi mewujudkan ketahanan energi.
BACA JUGA: Airlangga Mengeklaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia
Finsen berharap pimpinan DPD RI bisa menyampaikan ke Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyetop ekspansi sawit ke Papua.
"Jadi, nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," lanjut dia.
BACA JUGA: Julius Ibrani: Bencana dan Kekerasan Negara Picu Kemarahan Rakyat di Aceh hingga Papua
Finsen dalam interupsinya juga menyoroti kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan di Papua.
Menurut dia, warga Papua lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit ketimbang negara memperkuat markas militer.
"Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting," ujar Finsen.
Toh, lanjut dia, Undang-Undang Otsus yang sempat dibahas oleh parlemen mengamanatkan negara memperkuat pendidikan di Papua ketimbang markas tentara.
"Kita, di otsus kita yang dibahas dahulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya akan mencari jadwal bertemu Prabowo guna membahas keinginan senator Papua terkait ekspansi sawit.
"Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama," ujar dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
