Malang (beritajatim.com) – Narasi Indonesia Emas 2045 kerap didengungkan sebagai puncak kejayaan bangsa. Namun, tanpa fondasi yang kuat, visi tersebut bisa berbalik menjadi bencana demografi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi kritis yang digelar oleh Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Mengambil momentum awal tahun, PSIB UMM menggelar diskusi bertajuk “Refleksi Awal Tahun: Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045” di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Senin (12/1/2026). Diskusi ini menjadi antitesis dari kebiasaan publik yang kerap menjadikan awal tahun sekadar jeda perayaan, melainkan mengubahnya menjadi momen krusial menakar arah bangsa.
Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menekankan pentingnya strategi proaktif dalam menawarkan inovasi sejak dini. Menurutnya, wacana Indonesia Emas tidak boleh hanya berhenti sebagai jargon di podium politik, tetapi harus diuji dan dikawal secara akademis.
“Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Visi besar ini membutuhkan fondasi ilmiah yang kuat dan keberanian melakukan koreksi,” tegas Prof. Gonda.
Ia menambahkan bahwa diskusi ini didesain agar tidak menguap sebatas wacana. Hasil pemikiran dalam forum ini akan dirumuskan menjadi sebuah book chapter yang diproyeksikan sebagai rujukan strategis bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Diskusi semakin menukik tajam saat Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Luthfi J. Kurniawan, membunyikan alarm bahaya terkait bonus demografi.
Luthfi memperingatkan bahwa keberhasilan menuju 2045 sangat bergantung pada keseriusan negara dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor kesehatan secara bersamaan. Tanpa kedua pilar ini, impian menjadi negara maju hanyalah utopia.
“Jika pendidikan dan kesehatan tidak diurus dengan serius, bonus demografi justru bisa berbalik menjadi ancaman atau bencana bagi pembangunan Indonesia Emas 2045,” ujar Luthfi.
Ia menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. “Kita butuh penopang yang kuat, bukan sekadar memanen jumlah penduduk usia produktif tanpa skill yang memadai,” tambahnya.
Melengkapi analisis tersebut, Pakar Sosiologi Politik UMM, Abdus Salam, M.Si., mengajak peserta melihat realitas lapangan yang sering luput dari narasi besar pembangunan, yakni kemiskinan struktural. Ia membedah persoalan ini hingga ke akar masalah mikro.
Abdus Salam menyoroti fenomena kemiskinan yang masih menjerat masyarakat, mulai dari sektor agraria hingga perkotaan.
“Kita masih menemui wajah kemiskinan struktural yang nyata. Ada kemiskinan agraria di mana petani tak lagi punya lahan, hingga kemiskinan urban akibat lemahnya struktur industri yang memaksa masyarakat bergantung pada sektor informal,” jelas Abdus Salam.
Menurutnya, penyelesaian kemiskinan struktural adalah pekerjaan rumah besar yang wajib diselesaikan jika Indonesia benar-benar ingin bicara soal kemajuan.
Forum yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa hingga pegiat literasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu-isu strategis bangsa. PSIB UMM berharap gagasan kritis ini menjadi kontribusi nyata bagi peta jalan masa depan Indonesia. (dan/but)
