jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengkritik keras kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan di Bumi Cenderawasih.
Finsen berkata demikian saat menginterupsi Rapat Paripurna VI DPD RI Masa Sidang III pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Muswil PPP di Papua Jadi Tonggak Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Menurut dia, warga Papua lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit ketimbang negara memperkuat markas militer.
"Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting," ujar Finsen dalam rapat, Rabu.
BACA JUGA: Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua
TNI memang berencana mengirim batalion Yonif Teritorial Pembangunan (TP) ke Papua untuk mendukung Ketahanan Pangan, Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Masyarakat serta Pemberdayaan Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan serta keamanan di sana.
Batalion itu nantinya ditempatkan di bawah Komando Brigif TP 82/WKB dan berkedudukan di Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen.
BACA JUGA: Airlangga Mengeklaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia
Menurut Finsen, Undang-Undang Otsus yang sempat dibahas oleh parlemen mengamanatkan negara memperkuat pendidikan di Papua ketimbang markas tentara.
"Kita, di otsus kita yang dibahas dahulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," ujarnya dalam rapat.
Selain isu penempatan tentara, Finsen mengkritik keras wacana ekspansi penanaman sawit di Papua yang tak sesuai aspirasi warga pulau paling timur Indonesia itu.
Dia pun meminta pimpinan DPD RI menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menolak wacana ekspansi penanaman sawit di Papua
"Jadi, nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil ituu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," katanya.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya akan mencari jadwal bertemu Prabowo guna membahas keinginan senator Papua terkait ekspansi sawit dan penambahan prajurit.
"Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama," ujar dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
