Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Airlangga mengatakan dirinya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas dua rancangan peraturan presiden imbas tarif resiprokal Amerika Serikat atau tarif Trump.
“Satu, terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Kedua, terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda,” ujar Airlangga.
Mantan menteri perindustrian ini menjelaskan rancangan perpres tersebut sudah dievaluasi oleh KPK dalam aspek penilaian risiko atau risk assessment.
“Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi, masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat,” katanya.
Ketika ditanya tanggapan KPK mengenai penilaian risiko dalam pembelian energi dan pesawat tersebut, Airlangga menjelaskan hanya terkait mekanisme saja.
“Ya, risikonya mengenai mekanismenya saja,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan membahas tarif resiprokal AS dengan KPK.
“Ya, mengenai tarif resiprokal dengan Amerika. Jadi, ya terkait dengan impor energi yang dilaksanakan oleh Pertamina,” kata Yuliot.
Ia mengatakan pertemuan dengan KPK kemudian menjadi penting karena menjadi upaya mitigasi korupsi di bidang energi.
“Itu makanya kami konsultasi dengan KPK. Jadi, sehingga ada mitigasi di situ terhadap kebocoran, pelaksanaan yang tidak tepat. Ya, kami sudah konsultasi kan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Juli 2025 mengatakan Indonesia telah sepakat untuk belanja energi kepada AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing.
Pada 16 Juli 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia masih membutuhkan impor bahan bakar minyak hingga gas, kemudian gandum maupun kedelai, dan sebagainya. Selain itu, dia mengatakan pembelian Boeing direncanakan untuk membesarkan Garuda.
