TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan dari warga Tangerang Selatan (Tangsel).
Pasalnya, menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi merenggut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Salah satunya warga Pondok Ranji, Ikhwana (28). Bagi dia, pilkada langsung merupakan ruang partisipasi penting untuk masyarakat karena memilih pemimpin daerah seharusnya tetap berada di tangan rakyat.
“Sejauh ini aku masih menganut sistem kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kalau hal itu benar-benar terjadi, berarti seakan-akan hak kita tuh direnggut sebagai rakyat,” ujar Ikhwana kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Warga Bekasi Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Saya Enggak Percaya Sama Anggota Dewan
Ia menilai, lewat pemilihan langsung justru memungkinkan masyarakat bisa mengenal visi dan misi calon pemimpin daerah sebelum menentukan pilihan.
Karena, cara itulah untuk masyarakat mengetahui mana yang merupakan pemimpin yang baik.
“Ketika memilih kepala daerah atau pemimpin terdekat, kita harusnya benar-benar tahu visi-misinya apa, apa yang mau dikasih untuk rakyatnya,” kata dia.
Senada dengan Ikhwana, Iqbal (23), warga Ciputat, menilai masyarakat belum membutuhkan sistem pilkada yang dikembalikan ke DPRD.
Hal itu karena sampai saat ini, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan masih tergolong rendah.
“Kalau dikatakan perlu, sebenarnya kita merasa belum perlu untuk demokrasi terwakilkan ini. Masyarakat Indonesia hari ini punya trust issue sama pemerintah,” kata Iqbal.
Baca juga: Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ketua DPRD DKI: Semuanya Ada Plus Minus
Menurut dia, pilkada langsung merupakan momentum bagi warga untuk menentukan pemimpin daerah secara transparan.
Berbeda jika pilkada via DPRD diterapkan, justru menimbulkan kecurigaan soal proses pemilihannya.
“Banyak sekali kecurigaan nantinya di masyarakat terhadap transparansi pemilihannya dari DPRD, klasifikasinya seperti apa, dan lain sebagainya,” kata dia.
Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Baca juga: Rano Karno Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Enggak Dong!
Hingga kini, setidaknya ada sejumlah partai politik yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Sementara PDI-P menolak usulan tersebut.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5324782/original/084047800_1755860865-Arema_vs_Bhayangkara__striker_arema_dalberto_luan__tengah__merayakan_gol_bersama_Bayu_Setiawan_da.JPG)
