Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tapi juga mencakup sosial, ekonomi, budaya, bahkan semua aspek.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bicara soal bangunan, jalan, atau fasilitas umum, termasuk juga di dalamnya bagaimana masyarakat bisa pulih, kembali hidup layak, dan memiliki masa depan,” kata Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana membutuhkan langkah yang cepat dan tepat, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Ia mengatakan, sebagai langkah konkret Kemenko PMK menginisiasi penyusunan dokumen pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat inklusif dan berkeadilan.
Pedoman tersebut dirancang agar menjadi acuan bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Tindak Kegiatan Pemulihan (RTKP) ke depan.
Baca juga: Menhut perkuat perlindungan hutan lewat moratorium pemanfaatan kayu
Pedoman tersebut tidak hanya menyoroti pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan mata pencaharian, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat.
“Pemulihan harus menyentuh kehidupan masyarakat secara utuh yakni mulai dari petani yang kehilangan lahan dan irigasi, pelaku UMKM yang usahanya terdampak, hingga masyarakat yang harus direlokasi dari zona rawan bencana,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proses penyusunan pedoman dilakukan secara partisipatif, tidak hanya bersifat top-down, termasuk masukan dari masyarakat, organisasi sipil, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Selain itu, aspek penataan ruang dan zonasi aman menjadi perhatian serius. Di mana pemerintah berupaya memastikan hunian sementara maupun hunian tetap dibangun di wilayah yang aman dari risiko bencana, sekaligus memperhatikan kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Ia menambahkan, upaya pemulihan juga melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, hingga Kementerian Perdagangan.
“Ini adalah kerja besar dan harus dilakukan bersama. Tujuannya bukan sekadar memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun masyarakat yang lebih tangguh dan mandiri di masa depan,” katanya.
Baca juga: Mendagri percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera
Baca juga: KLH lakukan pengawasan 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatera
"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bicara soal bangunan, jalan, atau fasilitas umum, termasuk juga di dalamnya bagaimana masyarakat bisa pulih, kembali hidup layak, dan memiliki masa depan,” kata Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana membutuhkan langkah yang cepat dan tepat, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Ia mengatakan, sebagai langkah konkret Kemenko PMK menginisiasi penyusunan dokumen pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat inklusif dan berkeadilan.
Pedoman tersebut dirancang agar menjadi acuan bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Tindak Kegiatan Pemulihan (RTKP) ke depan.
Baca juga: Menhut perkuat perlindungan hutan lewat moratorium pemanfaatan kayu
Pedoman tersebut tidak hanya menyoroti pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan mata pencaharian, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat.
“Pemulihan harus menyentuh kehidupan masyarakat secara utuh yakni mulai dari petani yang kehilangan lahan dan irigasi, pelaku UMKM yang usahanya terdampak, hingga masyarakat yang harus direlokasi dari zona rawan bencana,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proses penyusunan pedoman dilakukan secara partisipatif, tidak hanya bersifat top-down, termasuk masukan dari masyarakat, organisasi sipil, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Selain itu, aspek penataan ruang dan zonasi aman menjadi perhatian serius. Di mana pemerintah berupaya memastikan hunian sementara maupun hunian tetap dibangun di wilayah yang aman dari risiko bencana, sekaligus memperhatikan kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Ia menambahkan, upaya pemulihan juga melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, hingga Kementerian Perdagangan.
“Ini adalah kerja besar dan harus dilakukan bersama. Tujuannya bukan sekadar memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun masyarakat yang lebih tangguh dan mandiri di masa depan,” katanya.
Baca juga: Mendagri percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera
Baca juga: KLH lakukan pengawasan 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatera
