Iran, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Iran dilaporkan akan melaksanakan eksekusi terhadap seorang demonstran anti-pemerintah, yang disebut sebagai eksekusi pertama sejak gelombang protes besar mengguncang negara tersebut. Informasi ini memicu keprihatinan mendalam dari kelompok hak asasi manusia dan menarik perhatian luas komunitas internasional.
Seorang pria bernama Erfan Soltani (26) dilaporkan dijadwalkan menjalani hukuman gantung pada Rabu, 14 Januari 2026. Soltani ditangkap bersama sejumlah demonstran lainnya saat mengikuti aksi protes di Karaj, wilayah barat Teheran, pekan lalu.
Informasi tersebut disampaikan oleh kelompok Iran Human Rights (IHRNGO) dan National Union for Democracy in Iran (NUFD), sebagaimana dilansir sejumlah media internasional.
“Keluarganya telah diberitahu bahwa ia dijatuhi hukuman mati dan eksekusi akan dilaksanakan pada 14 Januari,” kata seorang sumber kepada IHRNGO.
Menurut NUFD, Soltani dituduh melakukan kejahatan berat berupa “melancarkan perang melawan Tuhan”, sebuah dakwaan yang dalam sistem hukum Iran dapat dijatuhi hukuman mati. Tuduhan tersebut kerap digunakan oleh otoritas Iran terhadap individu yang dianggap mengancam stabilitas negara atau menentang pemerintahan teokratis.
NUFD juga menyatakan bahwa Soltani diduga tidak diberikan akses untuk bertemu pengacara, yang semakin memperkuat kekhawatiran terkait pelanggaran hak atas peradilan yang adil.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa satu-satunya “kesalahan” Soltani adalah menyerukan kebebasan dan menyuarakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah.
“Jadilah suaranya,” tulis NUFD dalam unggahan di platform X, sembari menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan eksekusi tersebut.
Direktur IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, menyampaikan pernyataan keras terkait situasi ini. Ia menilai tindakan pemerintah Iran mencerminkan pola pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada dekade 1980-an.
“Pembunuhan massal terhadap demonstran sipil oleh Republik Islam dalam beberapa hari terakhir mengingatkan pada kejahatan rezim pada tahun 1980-an, yang kini diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa risiko eksekusi massal dan di luar proses hukum terhadap para demonstran sangat nyata.
“Berdasarkan prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi, masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil dari pembunuhan massal oleh Republik Islam dan Korps Garda Revolusi Islam,” tegasnya.
IHRNGO menyerukan kepada pemerintah negara-negara demokratis serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Teheran.
Eksekusi Soltani hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen, seiring dengan pemadaman komunikasi dan pembatasan informasi yang diberlakukan pemerintah Iran untuk meredam perbedaan pendapat.
Menurut kelompok HAM, lebih dari 10.000 orang dilaporkan telah ditangkap dalam beberapa pekan terakhir karena berpartisipasi dalam aksi protes anti-pemerintah. Demonstrasi tersebut dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, inflasi tinggi, serta ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan politik dan keagamaan Iran.
Seiring berlanjutnya demonstrasi, tuntutan sebagian massa juga berkembang menjadi seruan untuk perubahan rezim secara menyeluruh.
Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara terbuka mendorong warga Iran untuk terus menyuarakan protes. Ia juga memperingatkan pemerintah Iran agar tidak melaksanakan hukuman mati terhadap para demonstran.
Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan yang sangat tegas jika Iran tetap melanjutkan eksekusi terhadap peserta demonstrasi damai.
Pernyataan tersebut menambah ketegangan dalam hubungan AS–Iran yang selama ini sudah diwarnai sanksi ekonomi dan konflik diplomatik berkepanjangan.
Di tengah pembatasan internet di Iran, perusahaan SpaceX milik Elon Musk dilaporkan menawarkan akses internet satelit Starlink secara gratis di negara tersebut.
Menurut Ahmad Ahmadian, direktur eksekutif kelompok AS Holistic Resilience, SpaceX telah menghapus biaya berlangganan Starlink bagi pengguna di Iran, sehingga warga yang memiliki perangkat penerima dapat mengakses internet tanpa biaya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya membantu masyarakat Iran tetap terhubung dengan dunia luar di tengah pembatasan komunikasi oleh pemerintah.
Sementara itu, laporan media Axios menyebut bahwa utusan Gedung Putih Steve Witkoff bertemu secara rahasia dengan Reza Pahlavi, mantan putra mahkota Iran yang kini hidup di pengasingan.
Pertemuan tersebut dilaporkan membahas situasi protes yang melanda Iran. Reza Pahlavi, yang telah hidup hampir lima dekade di luar negeri sejak jatuhnya monarki Iran, belakangan muncul sebagai salah satu tokoh simbolik bagi gerakan oposisi terhadap Republik Islam.
Rencana eksekusi terhadap Erfan Soltani, jika benar dilaksanakan, dikhawatirkan menjadi preseden berbahaya bagi penanganan demonstrasi di Iran. Organisasi HAM internasional memperingatkan bahwa tindakan keras tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan memperdalam isolasi Iran di mata dunia.
Komunitas internasional kini menunggu perkembangan selanjutnya, sembari terus mendesak agar hak-hak dasar warga sipil Iran dihormati dan kekerasan negara terhadap demonstran dihentikan.
