Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikepalai Rosan Roeslani untuk segera membenahi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang menurutnya masih banyak persoalan. Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah itu sebagai momentum bersih-bersih BUMN di awal 2026.
"Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan," kata Rivqy kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Rivqy mengingatkan BUMN bukan perusahaan pribadi. Ia menyebut setiap pimpinan di BUMN harus introspeksi diri bukan justru menuntut penghargaan.
"BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026." lanjutnya.
Legislator PKB ini menyinggung BUMN membutuhkan pemimpin yang berani bertanggung jawab dan tahu malu ketika gagal. Ia berharap kritik dari Prabowo dijadikan momentum bersih-bersih BUMN.
"BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif," kata Rivqy.
"Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti," sambungnya.
Sebelumnya, Prabowo mengkritik kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Hal ini terlihat dari praktik pemberian tantiem padahal perusahaan sedang merugi. Tak segan-segan ia menyebut pemberian tantiem ini merupakan tindakan yang tidak tahu malu dan sulit diatur alias 'ndableg'.
"Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya," kata Prabowo dalam acara peresmian RDMP Balikpapan yang disiarkan virtual dilansir detikFinance, Senin (12/1).
Ia bahkan dengan tegas mempersilakan para direksi dan komisaris pelat merah yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mundur dari jabatannya. Sebab menurut Prabowo masih banyak orang-orang berkompeten yang bisa dengan cepat mengisi posisi tersebut.
"Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan," tegas Prabowo.
Menurutnya kondisi ini jauh lebih baik daripada tetap bertahan di pucuk pimpinan BUMN namun malah berbuat curang untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi jika kecurangan yang dilakukan itu sangatlah merugikan perusahaan dan negara, yang seharusnya seluruh sumber daya itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.
"Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu," ucapnya.
"Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras," tegas Prabowo lagi.
(dwr/eva)
