JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Duret Sawit, Jakarta Timur menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.
Sari (25), warga Duren Sawit, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi hak rakyat, bukan ditentukan oleh elite politik.
"Karena menurut saya itu sama aja menggerus demokrasi, yang seharusnya itu jadi mandat rakyat malah jadi mandat elite politik, makanya mundur banget," ucap Sari kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Warga Bekasi Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Saya Enggak Percaya Sama Anggota Dewan
Sari mengatakan pilkada melalui DPRD berpotensi menimbulkan praktik transaksional di kalangan elite politik.
"Iya jadi transaksional, sama aja kayak itu tuh mempresentasikan kepentingan yang atas aja gitu, kepentingan pribadi kita enggak terlibat, kita jadi kayak enggak tahu apa-apa aja," tuturnya.
Ia berharap pilkada tetap dilakukan secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam pemilihan anggota DPRD.
"Ya harusnya tetap kayak semulanya aja gitu. Harusnya kan malah ada perbaikan dari mulai politiknya, partainya, penegakannya, kebijakannya. Bukannya malah kita sebagai rakyat jadi dibikin enggak tahu apa-apa," jelasnya.
Senada dengan Sari, Joko (48), warga Ciracas, juga menyatakan tidak setuju dengan wacana pilkada melalui DPRD.
Baca juga: Rano Karno Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Enggak Dong!
Menurut dia, perubahan mekanisme tersebut seperti membeli kucing dalam karung. Artinya rakyat tidak mengenal langsung calon kepala daerah, tidak mengetahui visi misi dan integritasnya.
"Itu kebijakan aneh menurut saya, kalau seperti itu rakyat seperti membeli kucing dalam karung, enggak tahu rekam jejak pimpinannya," ucapnya.
Selain itu, ia menilai pemilihan melalui DPRD sangat berpotensi menimbulkan praktik transaksional antara elite partai dan calon kepala daerah.
"Pasti kalau melalui DPRD berpotensi transaksional, tanpa melihat rekam jejak, apalagi antar partai," jelasnya.
Sebagai informasi, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Baca juga: Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ketua DPRD DKI: Semuanya Ada Plus Minus
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Hingga kini, setidaknya ada sejumlah partai politik yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD, diantaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Sementara PDI-P menyatakan menolak usulan tersebut.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
