FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan komika Pandji Pragiwaksono yang menyinggung praktik politik dinasti terus memantik perdebatan di ruang publik.
Kritik Pandji yang menyebut politik dinasti sebagai praktik paling bermasalah, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi, mendapat respons dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa larangan terhadap politik dinasti justru bertentangan dengan konstitusi.
Dikatakan Dian, selama mekanisme pencalonan mengikuti aturan undang-undang, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam kontestasi politik.
“Melarang dinasti politik ataupun politik dinasti itu bertentangan dengan konstitusi,” kata Dian di X @DianSandiU (14/1/2026).
Ia menambahkan bahwa sistem demokrasi telah menyediakan ruang kompetisi yang terbuka.
Karena itu, hasil pemilihan seharusnya diterima sebagai konsekuensi demokrasi.
“Undang-undang memperbolehkan, kompetisi dijalani. Ketika kalah mau marah-marah?,” timpalnya.
Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap praktik politik dinasti, yang menurutnya menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Pandji menilai bahwa membangun dinasti politik di level kekuasaan tertinggi akan berdampak buruk hingga ke daerah-daerah.
“Menurut gue yang paling parah adalah ngebangun dinasti. Melakukan praktek politik dinasti. Itu paling, paling parah,” ucap Pandji.
Pandji mempertanyakan dampak jangka panjang dari praktik tersebut, terutama jika dicontohkan oleh seorang presiden.
Ia menekankan bahwa hal itu akan menyulitkan upaya menghentikan praktik serupa di tingkat daerah.
“Karena kalau di level Presiden nyontohin, ini mau ngeberhentiin di level kabupaten, ini gimana coba ceritanya?,” katanya.
Ia juga menggambarkan bagaimana praktik politik dinasti telah lama dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
“Padahal rakyat Indonesia itu tahu persis itu kayak apa. Ngerasain, ngeliat. Abis suaminya, istri mudanya. Abis suaminya, anaknya. Abis anaknya, anak keduanya,” Pandji menuturkan.
Pandji mengaku heran ketika praktik tersebut justru dilakukan di tingkat nasional. Ia menilai sikap Presiden Jokowi kerap terkesan meremehkan pemahaman publik.
“Tiba-tiba Presiden yang ngelakuinnya. Dan yang paling menyebalkan dari Pak Jokowi adalah beliau ngomong tuh kayak beliau pikir kita nggak ngerti gitu. Kayak kita nggak belajar,” imbuhnya. (Muhsin/fajar)
