Saya membayangkan presiden sedang duduk sendirian di sebuah ruangan yang lampunya terlalu terang. Di meja, sebuah ponsel tergeletak, layarnya menyala, menampilkan arus komentar yang tak pernah benar-benar berhenti. Entah ia membacanya atau tidak, entah ponsel itu miliknya atau milik seseorang yang ditugasi menampung kebisingan. Yang jelas, di luar ruangan itu, suara-suara terus berloncatan seperti jangkrik malam: kecil, ramai, dan sering diabaikan.
Program Makan Bergizi Gratis—MBG—menjadi salah satu suara itu. Ia dibicarakan dengan nada beragam: marah, cemas, berharap, juga sinis. Ada anak-anak yang keracunan, ada menu yang berulang seperti lagu lama yang diputar terus karena kasetnya macet, dan ada kegelisahan yang lebih sunyi tetapi lebih dalam: dana pendidikan yang dipindahkan perlahan, seolah-olah pendidikan adalah tabungan yang bisa dicairkan kapan saja.
Pendidikan kita, sejak lama, seperti rumah tua di pinggir jalan. Catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa titik, tetapi tetap dihuni karena tidak ada pilihan lain. Kini, dari rumah tua itu, sebagian kayunya diambil untuk membangun dapur umum. Niatnya mulia: agar anak-anak tidak lapar. Tetapi rumah itu pun semakin rapuh, dan kita berpura-pura tidak mendengar bunyi retaknya.
Presiden, dalam pidato-pidatonya, tampak percaya diri. Ia bertanya—atau menggugat—cara berpikir mereka yang mengkritik MBG. Katanya, program ini dinantikan. Saya percaya itu. Di desa-desa, ibu-ibu menunggu dengan sabar, seperti menunggu hujan pertama setelah kemarau panjang. Mereka tidak bicara tentang anggaran, tidak menghitung pos belanja negara. Mereka hanya ingin anaknya makan hari ini.
Namun, menunggu tidak selalu berarti setuju. Harapan sering kali lahir dari keterbatasan, bukan dari pilihan yang sungguh-sungguh. Di titik inilah kritik muncul, pelan tetapi terus-menerus: mengapa makan hari ini harus dibayar dengan mengurangi jatah berpikir esok hari? Mengapa pendidikan harus selalu rela mengalah, seperti anak sulung yang diminta memahami keadaan?
Entah mengapa, MBG terus berjalan, meski cacatnya terlihat jelas. Mungkin karena ia adalah janji. Janji, dalam politik, sering kali lebih keras dari batu. Ia diucapkan di panggung, disimpan dalam ingatan publik, lalu berubah menjadi beban yang harus dipikul, apa pun risikonya.
Di sini, bayangan Bisma muncul. Tokoh tua dalam cerita wayang, yang hidupnya ditentukan oleh sumpah. Ia setia, bahkan ketika kesetiaan itu membuatnya terjebak di pihak yang ia tahu keliru. Bisma berdiri di medan perang bukan karena ia yakin, melainkan karena ia terikat. Ia ksatria yang agung sekaligus tragis.
Apakah presiden sedang berjalan di jalur itu? Menjadi Bisma modern yang tak bisa mundur karena janji telah telanjur diucapkan? Jika demikian, kita patut bertanya—dengan suara pelan agar tidak terdengar lancang—apakah kepemimpinan harus selalu setia pada kata-kata masa lalu, ataukah ia boleh belajar dari luka yang muncul di tengah jalan?
Negara bukan panggung wayang, tetapi kadang ia berperilaku seperti itu: tokoh-tokohnya bergerak sesuai naskah, meski penonton sudah gelisah. MBG mungkin tetap dibutuhkan. Anak-anak memang harus makan. Tetapi pendidikan pun tidak semestinya terus-menerus menjadi pihak yang diminta berkorban, seolah-olah ia tak pernah lapar.
Di antara kebisingan media sosial dan pidato-pidato resmi, pertanyaan itu terus menggantung: apakah kita sedang merawat masa depan, atau sekadar menenangkan hari ini? Ponsel di meja presiden mungkin tetap menyala. Tetapi yang lebih penting bukan apakah ia membacanya, melainkan apakah ia bersedia mendengar bunyi retakan halus dari rumah tua bernama pendidikan—sebelum rumah itu benar-benar roboh, dan kita semua hanya bisa berkata: dulu, sudah ada yang mengingatkan.
