Bisnis.com, BANDUNG — Bandara Kertajati di Jawa Barat diusulkan sepenuhnya dimiliki pemerintah pusat setelah pemerintah Jawa Barat mengangkat 'bendera putih' dalam pengelolaan kawasan pertumbuhan baru ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terus-terusan dibelanjakan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat keuangan daerah sulit.
Sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu mengatakan pada awalnya Pemda Jawa Barat berharap mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati. Berbagai langkah untuk meramaikan bandara juga dilakukan namun tidak berhasil. Dia mencontohkan langkah umrah dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat, akan tetapi kebijakan itu tidak wajib.
“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya enggak setuju, Pak.Kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).
Menurutnya program umrah ASN yang digagas oleh Bandara Kertajati tidak berkelanjutan karena tidak akan melahirkan aspek komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.
“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari, tapi kan kita paksa-paksa juga. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin nomnombokin. Enggak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga
- APBD Jabar Tersisa Rp500.000, Kang Dedi Sebut Kerjakan Layanan Dasar
- OCBC Ramal IHSG Tembus 9.700, Intip Sektor yang Dijagokan
- Aturan Baru Purbaya, APBD Pemda Maksimal Minus 2,5%
KDM menilai APBD diperuntukan untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan punlik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.
Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat. Apalagi kawasan tersebut ditopang oleh konektifitas tol hingga Pelabuhan Patimban.
“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan. Gitu loh. Dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.
Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan hutang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp100 miliar. Menurutnya, jika APBD Jabar sebesar Rp745 miliar itu tidak lagi dibebani Kertajati, dia pastikan infrastruktur dasar akan bisa lebih ditingkatkan.
Ia menyebut opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya.
