TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sejumlah warga menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung diubah menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menilai alasan efisiensi yang menjadi landasan wacana pilkada lewat DPRD terkesan dibuat-buat karena tidak ada penjelasan konkret dari pemerintah mengenai arah penggunaan dana pilkada.
“Menurut aku sih itu alasan yang dibuat-buat. Enggak ada keterbukaan anggaran, jadi enggak soal itu dijadikan alasan,” kata salah satu warga bernama Ikhwana (28) kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: 1 Tiang Miring di Tebet Sudah Dicabut, Kabel Masih Semrawut
Ikhwana merasa alasan tersebut tidak sebanding dengan hilangnya hak rakyat untuk memilih secara langsung, apalagi wacana itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat selama ini.
"Kalau alasan efisiensinya apa? Anggaran saja selama ini enggak detail di-share ke masyarakat. Harusnya terbuka dulu, sedetail mungkin apa saja yang digunakan,” kata dia.
Senada dengan Ikhwana, warga lainnya, Iqbal (23), juga menyebut efisiensi anggaran bukan alasan yang proporsional untuk mengubah sistem pilkada.
Ia menilai penghematan anggaran tidak bisa dibandingkan dengan konsekuensi hilangnya hak politik masyarakat.
“Kalau bicara efisiensi anggaran, kayaknya remeh banget untuk Indonesia yang punya kekayaan besar. Itu enggak apple to apple,” kata Iqbal.
Ia menekankan, yang dibutuhkan masyarakat justru adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, bukan perubahan sistem.
Baca juga: Warga Sebut Area yang Diuruk di Pulogadung merupakan Resapan Air Hujan
Sebab, perubahan mekanisme pilkada, menurut dia, berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap DPRD maupun partai politik. Wacana efisiensi tanpa penjelasan rinci hanya akan mengundang kecurigaan publik.
“Kalau efisiensi disebut sebagai sebab, masyarakat juga perlu tahu akibatnya apa. Kalau cuma karena mau menghemat, kayaknya enggak sesuai,” jelas dia.
Diketahui, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka.
Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.
Namun, di sisi lain, para aktivis demokrasi dan partai oposisi mencium aroma kebangkitan oligarki politik yang berpotensi merampas hak pilih rakyat secara paksa.
Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Baca juga: Gunungan Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Kramat Jati Rampung Diangkut
Kabar itu pun langsung memicu perdebatan luas. Di satu sisi, sejumlah partai menilai pilkada langsung selama ini menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi.
Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai perubahan mekanisme itu berisiko menggerus hak rakyat dan membuka kembali praktik transaksi politik tertutup.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
