Jakarta, VIVA – Bencana banjir dan longsor Aceh pada akhir November 2025 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga memicu krisis ekologi yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Dampak banjir Aceh dan wilayah Sumatera lainnya menyebabkan kerusakan luas pada sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan risiko gagal panen serta melemahkan ekonomi rakyat pascabencana. Kondisi ini menegaskan pentingnya restorasi ekologi pascabencana berbasis nature-based solutions sebagai upaya pemulihan lingkungan, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan Aceh.
Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan bahwa rekonstruksi Aceh pascabencana harus dilakukan melalui pendekatan restorasi ekologis yang aktif dan terencana, bukan semata pemulihan fisik.
“Kerusakan lingkungan di Aceh sudah berada pada skala yang tidak bisa dibiarkan pulih secara alami. Negara harus hadir melalui restorasi ekologis aktif, terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup rakyat,” ujar dia dalam keterangan resminya, Rabu 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan, restorasi ekologi bertujuan memulihkan integritas dan fungsi ekosistem secara menyeluruh agar kembali produktif, mandiri, dan memiliki ketahanan terhadap bencana di masa depan.
Pendekatan ini mencakup rehabilitasi tanah, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan nature-based solutions sebagai infrastruktur hijau yang berkelanjutan.
Berdasarkan pengamatan foto udara dan laporan pemerintah daerah, lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai sekitar 40.000 hektare, mencakup sawah, tanaman pangan, dan hortikultura.
Sebagian besar sawah dilaporkan terendam air dalam waktu lama, tertimbun lumpur, serta mengalami gangguan masa tanam hingga gagal panen.
Di tingkat daerah, dampak tersebut terlihat nyata. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, misalnya, kerusakan lahan pertanian dilaporkan mencapai sekitar 3.245,11 hektare, sementara di sejumlah kabupaten di Aceh kerusakan sawah dan lahan pangan tercatat mencapai ratusan hektare.
Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pencetakan ulang sekitar 11.000 hektare sawah yang rusak parah akibat banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ketahanan pangan.
