Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan sinkronisasi data untuk intervensi percepatan pemulihan korban bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih, berkesinambungan, serta tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan olehnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.
Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada bidang pemulihan ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah menyamakan basis data penerima manfaat serta memperjelas level intervensi masing-masing kementerian agar tidak tumpang tindih.
"Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos memfokuskan intervensi pada keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana.
"Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas," ujarnya.
Dia menjelaskan Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang diberikan secara tunai berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah. Bantuan ini diposisikan sebagai dukungan awal agar keluarga terdampak memiliki pegangan untuk bertahan dan mulai bangkit.
"Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut," ungkap Gus Ipul.
Menurutnya, pemberdayaan sosial ekonomi Kemensos diarahkan pada pemulihan aset, akses, dan ability. Mulai dari sarana usaha yang rusak, terputusnya akses pasar, hingga penguatan keterampilan agar keluarga terdampak dapat kembali berusaha.
Gus Ipul menambahkan asesmen awal dilakukan oleh Kemensos untuk memetakan keluarga mana yang membutuhkan pemulihan sosial ekonomi. Dari hasil asesmen tersebut, akan dipilah keluarga yang memerlukan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM.
"Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi," katanya.
Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data awal bersumber dari BNPB, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan seluruh kementerian dalam menyalurkan bantuan.
"Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi. Kemensos fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi dan Kementerian UMKM pada rehabilitasi ekonomi penguatan usaha mikro, agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Sementara itu, Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program utama untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana yaitu, Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan KUR, pembiayaan kelompok melalui PNM, bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana landing page 'UMKM Sumatera Bangkit Bersama'.
"Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan," tutup Maman.
Sebagai informasi tambahan, turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Adapun dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
(akn/ega)
