Alasan KPK Geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan alasan penggeledahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Budi, penggeledahan tersebut salah satunya bertujuan menelusuri mekanisme penilaian dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal itu disampaikan Budi sebagai respons atas pertanyaan masyarakat terkait penggeledahan Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu yang dilakukan pada 13 Januari 2026.

"Penilaian dan pemeriksaan PBB dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang. KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yakni semula sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar.