PEMBONGKARAN tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said terasa seperti menutup bab lama Jakarta. Banyak warga akhirnya menyaksikan koreksi kebijakan transportasi yang tertunda puluhan tahun. Tiang itu berdiri sejak 2004, dibangun pada masa Gubernur Sutiyoso.
Saat itu, monorel dianggap solusi modern mengatasi kemacetan kawasan segitiga emas. Jakarta sedang mencari identitas transportasi massal perkotaan. Menurut Sutiyoso, monorel diproyeksikan sebagai simbol kemajuan kota global. Namun simbol itu berhenti sebagai monumen bisu. Dua dekade berlalu tanpa satu gerbong melintas. Kota tumbuh, tetapi tiang tetap diam. Publik pun bertanya, siapa bertanggung jawab atas kebijakan mahal itu?
Persoalan monorel Jakarta bukan sekadar proyek gagal, melainkan infrastruktur mangkrak. Infrastruktur mangkrak menimbulkan beban ekonomi jangka panjang. World Bank menyebutnya sebagai sunk cost pembangunan perkotaan yang sulit dipulihkan. Jalan Rasuna Said menyempit karena tiang beton besar. Kapasitas jalan berkurang signifikan saat jam sibuk. Kemacetan justru memburuk, bukan berkurang. Secara visual, kawasan bisnis terlihat semrawut. Warga mempertanyakan manfaat konkret proyek tersebut.
Bent Flyvbjerg dalam Megaprojects and Risk 2014 menyebut proyek besar rawan bias optimisme. Monorel Jakarta menjadi contoh klasik kegagalan perencanaan ambisius. Jika ditelusuri, penyebab kegagalan monorel bersifat struktural dan institusional. Masalah pendanaan menjadi pemicu utama berhentinya proyek. PT Jakarta Monorail gagal memenuhi komitmen finansialnya. Sengketa kontrak berkepanjangan memperkeruh situasi hukum. Pemerintah daerah terjebak dilema politik dan administratif.
Pergantian gubernur membuat arah kebijakan terus berubah. Konsistensi kebijakan tidak pernah tercapai. Merilee Grindle dalam Politics and Policy Implementation 2017 menegaskan pentingnya stabilitas kebijakan. Tanpa dukungan politik berkelanjutan, proyek publik mudah runtuh. Monorel akhirnya berhenti tanpa kejelasan masa depan.
Baca juga: Sejarah dan Penyebab Tiang Monorel Jakarta Mangkrak Selama 20 Tahun
Dari sisi teknis, monorel memiliki keterbatasan inheren. Monorel adalah sistem kereta satu rel bertingkat. Sistem ini cocok untuk koridor sempit dan kawasan wisata. Namun kapasitas angkutnya relatif kecil. Vukan Vuchic dalam Urban Transit Systems 2007 menilai monorel kurang fleksibel. Kota megapolitan membutuhkan sistem berkapasitas tinggi.
Jakarta memiliki kebutuhan mobilitas masif setiap hari. Jumlah perjalanan terus meningkat tiap tahun. Monorel sulit beradaptasi dengan pertumbuhan tersebut. Pilihan teknologi yang keliru memperbesar risiko kegagalan sejak awal.
Titik balik terjadi pada 2015 ketika kontrak resmi diputus. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memilih menghentikan proyek monorel. Keputusan ini berbasis evaluasi rasional transportasi perkotaan. Pemprov beralih ke Light Rail Transit. LRT dinilai lebih efisien dan adaptif. Kapasitas angkutnya jauh lebih besar. Integrasi dengan moda lain lebih mudah.
Robert Cervero dalam Transport and Urban Development 2013 menekankan pentingnya integrasi moda. Kebijakan ini menunjukkan pembelajaran kelembagaan. Namun warisan fisik monorel tetap tertinggal di jalanan. Pada 2026, Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas. Sebanyak 109 tiang monorel mulai dibongkar. Anggaran pembongkaran mencapai Rp 254 juta. Penataan kawasan menelan anggaran Rp 102 miliar.
Baca juga: Siapa Investor Monorel Jakarta dan Kenapa Proyeknya Mangkrak?
Proses ini didampingi Kejaksaan dan KPK. Transparansi menjadi prinsip utama kebijakan. OECD dalam Public Infrastructure Governance 2020 menekankan pentingnya akuntabilitas publik. Kehadiran lembaga pengawas memperkuat legitimasi keputusan. Pembongkaran bertujuan memulihkan fungsi jalan. Kota mulai membersihkan sisa kesalahan masa lalu.
Alasan pembongkaran bersifat praktis sekaligus simbolik. Secara praktis, tiang menghambat lalu lintas harian. Secara simbolik, tiang mewakili kegagalan kebijakan lama. Kota membutuhkan ruang publik yang ramah manusia. Prioritas pembangunan mulai bergeser ke pedestrian. Konsep kota ramah pejalan kaki semakin diterima.
Jan Gehl dalam Cities for People 2010 menekankan pentingnya skala manusia. Pembongkaran membuka ruang visual dan fisik baru. Jalan kembali berfungsi untuk mobilitas warga. Pemerintah hendaknya menerapkan pendekatan integratif dan kreatif. Trotoar diperlebar dan ditata ulang. Taman kota dirancang sebagai ruang sosial. Penerangan jalan ditingkatkan demi keamanan. Saluran air diperbaiki untuk mencegah banjir. Pendekatan ini bersifat holistik dan berkelanjutan.
UN Habitat 2022 menyebut revitalisasi jalan berdampak ekonomi lokal. Ruang kota menjadi lebih inklusif. Kebijakan diarahkan pada penciptaan nilai baru, bukan sekadar penghapusan masalah. Perlu juga pemanfaatan ruang bekas monorel. Ruang tersebut berpotensi menjadi koridor hijau kota. Jalur sepeda dapat dikembangkan lebih aman. Instalasi seni publik bisa memperkuat identitas kawasan. Konsep tactical urbanism relevan diterapkan bertahap.
Baca juga: Tiang Monorel Dibongkar Setelah 22 Tahun, Sutiyoso: Kalau Saya Lewat Enggak Sakit Mata Lagi
Mike Lydon dalam Tactical Urbanism 2015 mendukung intervensi skala kecil. Biaya relatif rendah dengan dampak sosial tinggi. Warga dapat dilibatkan sejak perencanaan. Kota menjadi ruang kolaboratif, bukan sekadar infrastruktur.
Kasus monorel memberi pelajaran kebijakan yang mahal namun penting. Perencanaan harus berbasis data dan proyeksi realistis. Studi kelayakan wajib diperbarui secara berkala. Komitmen pendanaan harus jelas sejak awal. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat.
William Dunn dalam Public Policy Analysis 2018 menekankan evaluasi kebijakan berkelanjutan. Jakarta harus belajar dari kesalahan berulang. Infrastruktur bukan simbol politik sesaat. Infrastruktur harus melayani kebutuhan nyata warga kota. Tanggung jawab kebijakan bersifat lintas generasi pemerintahan. Setiap pemimpin mewarisi keputusan masa lalu.
Pembongkaran bukan upaya menyalahkan sejarah. Langkah ini adalah koreksi rasional kebijakan publik. Keberanian mengambil keputusan patut diapresiasi. Kebijakan publik harus adaptif terhadap perubahan kota.
B. Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy 2016 menekankan adaptasi kelembagaan. Pramono memilih menyelesaikan masalah tertunda. Sikap ini mencerminkan kepemimpinan korektif dan realistis. Pembongkaran tiang monorel menjadi momentum pembaruan Jakarta. Kota bergerak dari simbol kegagalan menuju fungsi nyata. Kebijakan berbasis evaluasi dan transparansi mulai ditegakkan. Ruang kota perlahan dikembalikan kepada warga. Pelajaran masa lalu harus terus diingat. Infrastruktur perlu direncanakan matang dan berkelanjutan.
Baca juga: Dihadiri Sutiyoso, Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta Dimulai
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
