Ruang Fiskal Menyempit, Mimpi Purbaya Ekonomi Tumbuh 6% Tahun Ini Bakal Terealisasi?

Bisnis.com, JAKARTA — Mimpi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke angka 6% tampaknya tidak akan terealisasi dalam waktu 2 tahun ke depan. 

Pasalnya, kendati memiliki risiliensi yang lebih kuat dibandingkan negara berkembang lain, Bank Dunia alias World Bank memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5%.

Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, Bank Dunia menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Meski demikian, proyeksi Bank Dunia notabenenya masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Dalam UU APBN 2026, pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan sebesar 5,4% atau 0,4 poin persentase lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia.

"Pertumbuhan di Indonesia [5,0% pada 2025 dan 2026] didukung oleh investasi yang dipimpin negara [state-led investment] dan stimulus fiskal," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Optimisme ini kontras dengan prospek ekonomi global yang diprediksi melambat dari 2,7% pada 2025 menjadi 2,6% pada 2026, akibat hambatan perdagangan yang makin ketat dan ketidakpastian kebijakan global. Bahkan, ekonomi China—mitra dagang utama Indonesia—diproyeksikan melambat signifikan ke level 4,4% pada 2026 dari posisi 4,9% pada 2025.

Bank Dunia mencatat bahwa investasi swasta di Indonesia masih menunjukkan tren yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bersama Malaysia, Indonesia dinilai berhasil menjaga momentum investasi swasta yang didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah.

Selain itu, diversifikasi rantai pasok global memberikan keuntungan tersendiri bagi kawasan Asean seiring dengan meningkatnya permintaan produk elektronik terkait akal imitasi (AI-related electronics).

Kendati prospek pertumbuhan tampak solid, Bank Dunia memberikan catatan khusus terkait stabilitas sektor eksternal. Laporan tersebut menyoroti adanya gejolak jangka pendek yang sempat terjadi akibat ketidakpastian politik dan pelonggaran kebijakan moneter yang agresif.

Kondisi tersebut sempat memicu arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar Rupiah, yang memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Di sisi lain, harga minyak mentah yang diproyeksikan turun drastis ke rata-rata US$60 per barel pada 2026 dari level rata-rata US$69 per barel pada 2025.

Perkembangan tersebut dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini meringankan beban subsidi energi dalam APBN, namun di sisi lain dapat menekan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

Peran BI Dorong Pertumbuhan

Peran Bank Indonesia (BI) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar seiring dengan kapasitas fiskal pemerintah yang semakin sempit akibat pelebaran defisit APBN pada tahun 2025.

Sekadar catatan, pemerintah melaporkan defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB. Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh penerimaan pajak yang anjlok tak sampai 90% dari target APBN, sedangkan kebutuhan belanja semakin meningkat. 

Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menjelaskan bahwa pemerintah dalam jangka pendek memiliki dua instrumen untuk memacu pertumbuhan yakni melalui kebijakan fiskal dan moneter. 

Menurutnya, saat ini pemerintah Indonesia cenderung memiliki lebih banyak ruang untuk menetapkan kebijakan moneter yang longgar dibandingkan fiskalnya. 

"Kebijakan fiskal sedikit lebih rumit. Pasar mengamati dengan cermat batas fiskal 3% dan saya pikir mencapai batas itu dapat menimbulkan dampak, terutama di pasar obligasi," terangnya pada media briefing, Senin (12/1/2026). 

Pranjul menuturkan bahwa pemerintah sejatinya tidak perlu menabrak aturan batas defisit fiskal 3% itu kendati kebutuhan pengeluaran semakin banyak. Dia meyakini penerimaan pajak tahun ini bakal membaik sejalan dengan peningkatan PDB nominal.

Pranjul melihat bahwa BI masih memiliki ruang yang cukup luas untuk kembali memangkas suku bunga acuan. Dia memperkirakan bank sentral akan melakukan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali lagi di 2026, setelah sejak September 2024 melakukan pemangkasan sebanyak total 150 basis poin (bps). 

Dia memandang ruang itu masih dimiliki BI lantaran pertumbuhan ekonomi sampai saat ini melambat dan inflasi sangat rendah. 

Masalahnya, otoritas moneter juga dihadapkan dengan masalah serius yakni tekanan depresiasi terhadap rupiah. Dia pun melihat ada kemungkinan nilai tukar bisa terdepresiasi hingga Rp17.000 per dolar AS di akhir 2026 akibat tren aliran keluar modal asing. 

Kuncinya, lanjut Pranjul, adalah langkah oportunis BI dalam melihat peluang penurunan suku bunga ketika terjadi pelemahan terhadap dolar AS. Menurutnya, BI akan mengambil langkah penurunan suku bunga masing-masing sekali pada tiga kuartal pertama 2026. 

"Kami bisa melihat adanya pemangkasan suku bunga sebanyak tiga kali lagi yang pada dasarnya total 75 basis poin sepanjang 2026. Saya pikir itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya. 

Ekonomi Tahun 2026 6%?

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menembus angka 6% tahun 2026 seiring dengan optimismenya terhadap kinerja pasar modal akan mencetak rekor lebih tinggi lagi.

Purbaya mengeklaim fondasi ekonomi yang telah membaik khususnya ketika dia mulai mengatur kebijakan ekonomi sebagai Menkeu sejak September 2025. 

Di sisi lain, dia mengeklaim telah memiliki koordinasi yang lebih baik dengan otoritas moneter yakni Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk itu, dia meyakini target IHSG 10.000 maupun pertumbuhan ekonomi 6% bukan hal yang mustahil. 

"Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Sekarang satu tahun penuh ini saya sudah pegang lah ekonominya sama Gubernur BI dan lain-lain," ujar Purbaya pada pembukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal 2026, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Dari kebijakan fiskal dan moneter yang lebih sinkron, terang Purbaya, perekonomian diperkirakan bakal tumbuh lebih cepat. Hal itu nantinya diperkirakan bisa memengaruhi keuntungan perusahaan. 

Oleh sebab itu, dia berpesan agar investor pasar modal tidak ketinggalan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim olehnya bakal lebih tinggi tahun ini. 

"Investor-investor yang jeli, jangan sampai ketinggalan," terang mantan ekonom di Danareksa itu.