GenPI.co - Partai Golkar mempertanyakan efektivitas e-voting dalam Pilkada langsung untuk menekan politik uang, sebagaimana yang diusulkan PDIP.
“Biayanya serendah apa,” kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, dikutip dari JPNN, Kamis (15/1).
Dia juga menyebut e-voting membutuhkan semacam audit teknologi, supaya penerapannnya tidak menjadi persoalan.
Sarmuji juga menyinggung penerapan e-rekap pada Pemilu 2024 silam, yang memunculkan reaksi tajam.
“Jangan e-voting untuk menentukan hasil, e-rekap yang dipakai untuk pembanding saja diributkan,” tuturnya.
Dia menilai persoalan Pilkada seharus tak dipandang hanya mengenai biaya. Tetapi, juga harus melihat proses demokrasi untuk membawa kemajuan daerah.
“Kami menginginkan Pilkada menjadi instrumen, supaya rakyat lebih sejahtera, kohesifitas sosial terjaga, dan ASN lebih profesional,” ujarnya.
Sebelumnya, PDIP menyatakan penolakannya terhadap usulan Pilkada melalui DPRD yang dilontarkan sejumlah elite politik.
Sikap politik tersebut, disampaikan PDIP seusai menggelar Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan sikap partai mengatakan PDIP mengusukan pemakaian e-voting untuk menekan biaya.
“Mencegah mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” ucapnya. (ast/jpnn)
Video heboh hari ini:

:strip_icc()/kly-media-production/medias/1348598/original/025336800_1474188983-607359520.jpg)


