PIDATO Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 disampaikan pada saat dunia tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang keteraturan yang relatif stabil. Ketegangan geopolitik tidak lagi hadir sebagai gangguan sesekali, melainkan sebagai kondisi struktural.
Perang tidak selalu diumumkan, sanksi tidak selalu dilembagakan, dan tekanan tidak selalu diberi nama.
Dalam konteks inilah pemerintah mencoba merumuskan ulang cara Indonesia membaca dunia dan, secara bersamaan, merumuskan ulang bahasa kebijakan luar negerinya sendiri.
Jawaban yang ditawarkan adalah Diplomasi Ketahanan. Melalui konsep ini, diplomasi Indonesia ingin ditempatkan bukan sekadar sebagai pembawa sikap normatif, tetapi sebagai instrumen untuk menahan tekanan dan menjaga ruang pilihan nasional.
Pilihan bahasa ini penting dan tidak boleh diremehkan. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Indonesia sering terjebak dalam posisi defensif antara idealisme moral dan pragmatisme teknokratis.
Dengan mengusung ketahanan, pemerintah mengakui bahwa dunia bukan lagi arena yang ramah terhadap negara yang ingin sekadar menjaga keseimbangan tanpa mengambil posisi.
Namun, pengakuan itu baru menjadi awal. Ketahanan hanya bermakna sebagai strategi jika ia memaksa negara memilih.
Baca juga: Sikap Indonesia atas Isu Venezuela: Kelemahan atau Keleluasaan Strategis?
Tanpa pilihan, ketahanan berubah menjadi bahasa yang menenangkan, bukan alat yang membentuk arah.
Penempatan isu Palestina di bagian awal pidato Menlu Sugiono memperlihatkan upaya sadar untuk menjaga pijakan moral kebijakan luar negeri.
Pernyataan bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nurani dan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi berfungsi sebagai penegasan identitas sekaligus sinyal kesinambungan.
Indonesia ingin menegaskan bahwa pergantian pemerintahan tidak berarti pengaburan prinsip.
Dalam situasi global yang ditandai oleh kelelahan moral dan normalisasi kekerasan, sikap ini memiliki bobot politik yang nyata dan patut diakui sebagai konsistensi, bukan sekadar simbol.
Namun, kebijakan luar negeri tidak pernah berhenti pada konsistensi moral. Setiap posisi moral membawa implikasi strategis.
Dukungan terhadap berbagai inisiatif internasional, termasuk pembahasan mengenai pembentukan International Stabilization Force di Gaza, dipresentasikan sebagai bukti kehadiran aktif Indonesia.
Yang tidak hadir dalam pidato ini adalah pembacaan terbuka tentang risiko dari keterlibatan tersebut.
Konflik Palestina hari ini, bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga simpul kepentingan kekuatan besar, pergeseran politik dunia Arab, dan rapuhnya mekanisme multilateral.
Dalam lanskap seperti itu, kehadiran bukanlah posisi netral. Kehadiran selalu berarti memasuki medan kepentingan yang penuh gesekan.
Ketika pidato memilih menegaskan komitmen tanpa menyentuh konsekuensi, diplomasi ditampilkan seolah berada di wilayah konsensus moral.
Padahal, diplomasi yang matang justru lahir dari pengakuan bahwa pilihan moral tidak pernah bebas biaya.
Ketahanan, jika serius, seharusnya dimulai dari pertanyaan yang lebih jujur, risiko apa yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari. Tanpa pertanyaan itu, ketahanan menjadi bahasa niat baik, bukan bahasa kekuasaan.
Cara dunia Islam dibingkai memperlihatkan ketegangan yang sama. Indonesia diposisikan sebagai negara dengan legitimasi sosial dan pengalaman moderasi yang dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang lebih substantif.
Baca juga: Mengapa Operasi Absolute Resolve Berjalan Mulus di Venezuela?
Penyusunan peta jalan kerja sama dengan dunia Islam disebut sebagai langkah menuju kebijakan yang lebih terstruktur dan berjangka panjang.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5466895/original/096534600_1767857559-BGN_Jakut.jpeg)
