Pemerintah mulai bergerak memulihkan sektor pertanian di Sumatera usai bencana. Rehabilitasi lahan sawah yang rusak secara serentak di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dimulai hari ini, Kamis (15/1).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fokus awal diarahkan pada sawah dengan kategori rusak ringan dan sedang agar aktivitas produksi petani bisa segera berjalan kembali.
"Insyaallah subuh (hari ini) kami berangkat ke Aceh, bersamaan tiga lokasi kita memulai rehab sawah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Kita memulai dari ringan dan sedang agar saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasanya," ujar Amran kepada wartawan usai rapat kerja Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/1).
Menurut Amran, total lahan sawah yang masuk rencana rehabilitasi mencapai lebih dari 100 ribu hektare. Program ini mencakup seluruh tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga berat, dan dilaksanakan secara bersamaan di tiga provinsi tersebut.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026 yang dipaparkan Amran, luas lahan sawah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera itu mencapai 107.324 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sawah dengan kategori rusak ringan tercatat seluas 56 ribu hektare, rusak sedang 22,1 ribu hektare, dan rusak berat 29 ribu hektare.
Dampak bencana juga berimbas langsung pada produksi pangan. Areal tanaman padi dan jagung yang mengalami gagal panen tercatat mencapai 44,6 ribu hektare dari total lahan sawah terdampak tersebut.
Tak hanya sawah, kerusakan juga meluas ke sektor perkebunan dan hortikultura. Untuk sektor perkebunan, lahan terdampak pada komoditas kopi, kakao, kelapa dalam, serta komoditas lainnya di luar sawah mencapai 29,3 ribu hektare. Sementara itu, lahan hortikultura yang terdampak pada tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat tercatat sekitar 1.800 hektare.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Rehabilitasi PascabencanaDukungan terhadap upaya pemulihan tersebut datang dari DPR. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyatakan pihaknya menyetujui usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi pascabencana di Sumatera.
Total kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak diperkirakan mencapai Rp 6,6 triliun. Angka itu terdiri atas Rp 1,49 triliun dari alokasi APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghitung kebutuhan anggaran pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana di Sumatera mencapai Rp 1,71 triliun.
"Tentu untuk kerusakan yang sebegitu besar, anggaran permintaan Rp 1,7 [triliun] tidak cukup. Kementerian Pertanian tadi mintanya Rp 5,1 [triliun] malahan ya. Intinya kami akan mendukung, menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi, pemulihan lahan dan area-area yang terdampak ini yang menyangkut mitra-mitra Komisi IV ini," kata Titiek.
