Kekhawatiran Warga Greenland Terhadap Rencana Aneksasi Amerika Serikat

Reaksi masyarakat Greenland terhadap rencana aneksasi yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sangat kuat. Masyarakat setempat merasakan kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi kehilangan kendali atas tanah air mereka.

Pernyataan Trump mengenai keinginan untuk membeli Greenland telah membuat banyak orang merasa terancam. Bahkan, beberapa warga melaporkan mengalami kesulitan tidur akibat stres yang diakibatkan oleh situasi ini.

Dalam pernyataannya, Naaja Nathanielsen, Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, menjelaskan bahwa masyarakat merasa dikhianati oleh retorika Trump yang mengusik kedaulatan mereka.

“Kami merasa retorika itu menyinggung, seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan, sekaligus membingungkan karena selama ini kami tidak melakukan apa pun selain mendukung pandangan bahwa Greenland merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat,” terang Nathanielsen dalam sebuah acara di parlemen Inggris di London, Selasa (13/1/2026).

Dampak kesehatan mental warga pun menjadi sorotan. Banyak dari mereka yang merasa cemas dan bingung dengan sikap AS yang seolah menempatkan Greenland sebagai barang dagangan. Pernyataan-politik yang dikeluarkan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga menciptakan perbincangan yang intens di tingkat rumah tangga.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan. Warga melaporkan sulit tidur. Isu ini benar-benar memenuhi agenda dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat rumah tangga,” jelasnya.

Serentak, para pemimpin politik lokal, termasuk perdana menteri dan pemimpin partai, menegaskan penolakan mereka terhadap gagasan aneksasi tersebut.

Mereka secara jelas menyampaikan bahwa Greenland tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Penegasan sikap ini mencerminkan keteguhan rakyat Greenland dalam mempertahankan kedaulatan mereka.

Respons Pemimpin Greenland

Pernyataan dari Naaja Nathanielsen menggambarkan kekhawatiran dan ketidakpahaman yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS dan telah membangun hubungan yang baik tanpa mengorbankan identitas mereka sebagai bangsa otonom.

Menurut Nathanielsen, hubungan yang telah terjalin dengan AS selama bertahun-tahun seharusnya tidak diartikan sebagai keinginan untuk menyerahkan kedaulatan mereka.

“Itu bukan sesuatu yang kami cita-citakan atau perjuangkan. Namun, selama bertahun-tahun kami memang membangun kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Kami adalah sekutu AS, tetapi kami tidak melihat diri kami sebagai bagian dari Amerika,” jelasnya.

Sikap pemerintah Greenland sejalan dengan keinginan untuk memperkuat koneksi internasional tanpa terjebak dalam ketergantungan pada satu negara besar. Mereka ingin melipatgandakan kesempatan kerja sama sambil tetap menjaga identitas dan kemandirian.

Penegasan mengenai kedaulatan Greenland pun disampaikan dengan tegas oleh para pemimpin politik setempat, menegaskan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Denmark.

Pemahaman Warga Mengenai Situasi

Warga Greenland mengungkapkan ketidakpahaman terhadap pandangan yang diusulkan oleh Trump. Banyak yang merasa bahwa pernyataannya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak konstitusi dan prinsip moral yang dipegang oleh masyarakat Greenland. Simone Bagai, seorang guru, menyatakan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri, dan bukan untuk diperdagangkan.

Kekhawatiran juga muncul mengenai privatisasi layanan kesehatan dan pendidikan. Beberapa warga, termasuk insinyur pemerintah Ludvig Petersen, merasa bahwa transisi ke sistem yang lebih mirip dengan model AS berpotensi merugikan mereka.

Rasanya, ketidakpastian tentang masa depan menciptakan kekhawatiran bahwa nilai-nilai yang telah lama mereka pegang bisa hilang jika terpaksa bergabung dengan AS.

Di sisi lain, mereka juga merasa dikhianati oleh pernyataan Trump, yang dianggap tidak sensitif dan merendahkan. Retorika yang semena-mena membuat rakyat meragukan hubungan yang selama ini telah dibangun, dan mengakibatkan perasaan ketidakamanan di kalangan warga Greenland.

Implikasi Keamanan Kawasan Arktik

Ketegangan semakin meningkat di kawasan Arktik seiring dengan kehadiran Rusia dan China yang semakin nyata. Greenland, meskipun tidak ingin terjebak dalam konfrontasi, merasa perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan di sekitar mereka.

Dalam konteks ini, Nathanielsen menyatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada NATO, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mengamankan kawasan tersebut.

“Kami tidak memiliki masalah untuk lebih menyadari apa yang terjadi di sekitar Greenland. Kami juga tidak keberatan memberikan akses yang lebih besar bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Greenland,” tuturnya.

Proyeksi mengenai skenario invasi juga menciptakan kekhawatiran baru. Nathanielsen mencatat bahwa jika satu negara anggota NATO diserang oleh negara anggota lainnya, hal ini bisa menandakan runtuhnya ketertiban dunia yang telah terbangun.

Implikasi dari skenario tersebut dipandang oleh beberapa pihak sebagai ancaman yang tidak hanya bagi Greenland, tetapi juga bagi semua negara anggota NATO.

“Ini berarti satu negara diserang oleh mitra NATO lainnya. Namun, sebenarnya kita semua akan berada dalam posisi diserang,” tegas Nathanielsen.