Setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyatakan keinginannya untuk membeli Pulau Greenland, anggota DPR dari Partai Republik, Randy Fine, pada 12 Januari secara resmi mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan memberi wewenang kepada presiden untuk mengambil langkah guna memasukkan Greenland ke dalam wilayah Amerika Serikat. Namun, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada 13 Januari mengubah sikapnya dan menegaskan bahwa Greenland lebih memilih tetap berada di bawah Denmark daripada menjadi wilayah Amerika Serikat.
Pada Rabu pekan ini (14 Januari), Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance di Gedung Putih untuk membahas masa depan Greenland.
EtIndonesia. Pada Senin (12 Januari), anggota DPR AS Partai Republik Randy Fine mengajukan RUU berjudul “Greenland Annexation and Statehood Act” (Undang-Undang Aneksasi dan Kenegaraan Greenland). Jika RUU ini disahkan, presiden akan diberi kewenangan untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” guna memperoleh Greenland, serta mewajibkan Kongres merencanakan langkah untuk secara resmi memasukkannya ke dalam Amerika Serikat sebagai negara bagian ke-51.
Fine menyatakan dalam pernyataannya: “Greenland adalah aset keamanan nasional yang sangat penting. Siapa pun yang menguasai Greenland, akan menguasai jalur pelayaran utama di Arktik.”
Ia menekankan bahwa setelah pemerintahan Trump berhasil menyingkirkan Maduro, Amerika Serikat seharusnya melanjutkan momentum tersebut untuk memastikan bahwa aturan di kawasan Arktik ditentukan oleh AS, bukan oleh Partai Komunis Tiongkok atau Rusia.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada Selasa (13 Januari) menyatakan bahwa di tengah dorongan Presiden Trump untuk mengambil alih pulau Arktik tersebut, Greenland lebih memilih tetap berada di bawah Denmark dan tidak ingin menjadi wilayah Amerika Serikat.
“Greenland tidak ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin diperintah oleh Amerika Serikat. Greenland tidak akan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Kami memilih Greenland seperti yang kita kenal hari ini, yaitu sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Saat ini kami menghadapi krisis geopolitik. Jika pada saat ini kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, maka pilihan kami adalah Denmark,” ujar Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen.
Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Gedung Putih pada Rabu.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen: “Kami berharap dapat membuka dialog dan menjalin kerja sama. Kami tidak mencari konflik, tetapi pesan kami sangat jelas: Greenland tidak untuk dijual.”
Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Senin depan (19 Januari), dengan didampingi Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt, untuk membahas keamanan kawasan Arktik.
Poulsen mengatakan Denmark berencana meningkatkan penempatan militer di Greenland pada tahun 2026 dan mengundang negara-negara NATO lainnya untuk berpartisipasi dalam latihan dan pelatihan bersama.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Senin menyatakan bahwa negara-negara anggota sedang mendiskusikan “langkah selanjutnya” untuk menjamin keamanan Arktik, termasuk mempertimbangkan pembentukan mekanisme pertahanan bersama bernama “Arctic Sentry” (Penjaga Arktik), guna meredakan kekhawatiran Trump terkait keamanan Greenland.
Meskipun Denmark telah menguasai Greenland selama ratusan tahun, sejak 1979 Greenland secara bertahap bergerak menuju kemerdekaan, sebuah tujuan yang didukung oleh seluruh partai politik di parlemen pulau tersebut.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memiliki Greenland untuk mencegah Rusia atau Partai Komunis Tiongkok di masa depan menguasai pulau yang memiliki posisi strategis dan kaya sumber daya mineral itu. Pejabat Gedung Putih disebut telah membahas berbagai opsi, termasuk kemungkinan penggunaan militer AS atau pembayaran uang tunai satu kali kepada penduduk Greenland, guna membujuk mereka untuk melepaskan diri dari Denmark.
Selain itu, Komisioner Uni Eropa untuk urusan pertahanan dan antariksa pada Senin menyatakan bahwa jika Denmark mengajukan permintaan, Uni Eropa dapat membantu menyediakan jaminan keamanan bagi Greenland. Namun ia memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat melalui cara militer akan berarti berakhirnya NATO. (Hui)
Laporan oleh wartawan New Tang Dynasty, Liu Jiajia, dari Amerika Serikat.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5452137/original/065439400_1766386827-Rano.jpg)
