- KIP mengabulkan sengketa informasi Bonatua Silalahi, memaksa KPU membuka dokumen ijazah Presiden Jokowi.
- Putusan ini menyatakan salinan ijazah yang dipakai pencalonan presiden adalah informasi terbuka untuk publik.
- Bonatua Silalahi, akademisi dan pengamat kebijakan publik, memimpin perjuangan transparansi ini demi kepentingan umum.
Suara.com - Palu Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya diketuk, mengakhiri perdebatan panjang soal keterbukaan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di balik putusan monumental ini, ada satu nama yang menjadi motor penggeraknya, Bonatua Silalahi.
Sosok pengamat kebijakan publik ini berhasil membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus tunduk pada prinsip transparansi setelah Majelis KIP mengabulkan permohonan sengketa informasinya dalam sidang putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025, Selasa (13/1/2026).
Keputusan yang dibacakan Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro, terdengar singkat namun memiliki implikasi besar bagi akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.
"Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Handoko saat membacakan amar putusan, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (13/1/2026).
Lantas, siapa sebenarnya Bonatua Silalahi, sosok yang konsisten menantang ketertutupan informasi dan berhasil membongkar tabir dokumen yang selama ini menjadi polemik?
Menangkan Sengketa Atas 9 Data yang Disamarkan
Kemenangan Bonatua di KIP bukan tanpa alasan. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden adalah informasi yang wajib dibuka untuk publik, bukan dokumen yang bisa dikecualikan.
"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," tegas Handoko.
Sengketa ini berawal dari langkah KPU yang memberikan salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), namun dengan menyamarkan sembilan elemen data krusial. Data yang ditutup itu mencakup nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal dan tempat lahir, hingga tanda tangan pejabat legalisir, rektor, dan dekan.
Baca Juga: KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
Bagi pihak Bonatua, tindakan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. "Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan," ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sebelumnya, Senin (24/11/2025).
"Jadi (salinan) ijazah-ijazah ini kami dapatkan ada sembilan item (yang disembunyikan)," sambungnya.
Bonatua sendiri menegaskan bahwa perjuangannya didasari oleh kepentingan publik, bukan agenda personal. Data tersebut ia butuhkan untuk sebuah penelitian yang berangkat dari keresahan masyarakat.
"Jadi penelitian saya memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publish ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius," ujar Bonatua. "Jadi ini untuk kepentingan publik, walaupun saya yang meneliti."
Profil Bonatua Silalahi: Akademisi Kritis hingga Penulis Sejarah
Bonatua Silalahi bukanlah nama baru dalam diskursus kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Ia adalah seorang akademisi bergelar doktor dengan rekam jejak yang fokus pada bidang ekonomi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
