Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan penanganan pascabencana harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
Dorongan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaAlex menyampaikan bahwa setelah fase tanggap darurat berakhir, negara wajib menghadirkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang nyata bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia menyatakan “Karena tanggap darurat sudah selesai, maka masyarakat di daerah bencana harus kembali ke kehidupan normalnya. Disinilah peran penting dari Bapak-Bapak semua, Pak Menteri, ketiga Menteri beserta jajaran”.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan dukungan terhadap rencana dan pengajuan anggaran Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian terdampak bencana.
Alex menekankan perlunya koordinasi lintas sektor agar penanganan pascabencana tidak dilakukan secara parsial.
Fokus Penanganan Hulu hingga HilirAlex menjelaskan perbaikan irigasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir karena irigasi tersier, sekunder, dan primer berada pada kewenangan yang berbeda.
Ia menyampaikan “Ini memang butuh koordinasi yang kuat, Pak. Karena kalau kita bicara perbaikan irigasi tersier, sekunder dan primernya tidak di kita”.
Alex menegaskan perbaikan irigasi tersier tidak akan efektif tanpa normalisasi sungai dan bendungan.
Terkait sektor kelautan dan perikanan, Alex menyoroti belum terlihatnya alokasi anggaran khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penanganan dampak bencana.
Ia mempertanyakan apakah pemulihan nelayan dan pembudidaya akan dibiayai melalui anggaran reguler APBN 2026 atau membutuhkan tambahan anggaran.
Di sisi lain, Alex mengapresiasi langkah kreatif Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kerja sama dengan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat dalam membersihkan sampah laut.
Alex menyampaikan “Hal-hal yang kreatif ini yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk mengurai masalah bencana yang sekarang dihadapi oleh ketiga provinsi tersebut”.
Ia juga mengingatkan bahwa curah hujan yang sangat tinggi berpotensi memicu bencana serupa di wilayah lain jika sektor hulu tidak ditangani.
Alex menilai rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai menjadi kunci utama untuk mencegah bencana berulang.
Rencana rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 37 ribu hektar menjadi perhatian dengan sekitar 30 ribu hektar diharapkan berasal dari kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji.
Alex menegaskan kewajiban tersebut harus direalisasikan dengan mengatakan “Apa yang kita kerjakan yang secara prakteknya nanti dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dalam rehab, rekon terkait petani, nelayan, petambak, tetapi hulunya tidak kita selesaikan, Pak”.
Ia berharap program rehabilitasi hutan dan lahan tidak berhenti di atas kertas dan dilengkapi langkah konkret, jadwal pelaksanaan, serta kepastian pendanaan.
