“SAAT ini, dunia bergerak menuju kompetisi yang semakin tajam dan fragmentasi yang kian dalam, ditandai oleh interdependensi ekonomi serta peran signifikan aktor non-negara. The multiplex world order, di mana beragam panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan beriringan, dengan kerja sama yang semakin bersifat transaksional,” demikian pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026).
Pernyataan ini menarik bukan semata sebagai deskripsi akademik tentang perubahan tatanan global, melainkan sebagai peringatan strategis bahwa dunia tidak lagi bergerak dalam pola sederhana.
Peringatan bahwa arah dan aturan main internasional ditentukan oleh satu atau dua kekuatan besar.
Selain itu, peringatan bahwa kita berada dalam fase ketika kepentingan saling bersilangan, aliansi bersifat cair, dan kesalahan membaca situasi dapat berujung pada konsekuensi politik, ekonomi, bahkan keamanan yang serius.
Baca juga: Pidato Tahunan Menlu 2026: Payung Retoris atau Strategi Nyata?
Konsep multiplex world order banyak dibahas oleh Amitav Acharya bersama Antoni Estevadeordal dan Louis W. Goodman (Medium, 6 Februari 2024).
Berbeda dengan multipolaritas yang menekankan distribusi kekuatan antarnegara, terutama dalam dimensi ekonomi dan militer, multipleksitas menyoroti kapasitas interaksi berbagai aktor.
Negara tetap penting, tetapi bukan satu-satunya pemain. Organisasi internasional, korporasi global, jaringan masyarakat sipil, komunitas diaspora, hingga kelompok kejahatan terorganisir turut membentuk dinamika global.
Di sinilah pemilihan istilah “multiplex” menjadi signifikan. Ia mencerminkan realitas bahwa pengaruh global tidak hanya diproduksi oleh negara-negara besar, melainkan oleh jejaring kepentingan lintas batas yang kerap bergerak di ruang abu-abu hukum dan politik.
Arus informasi digital, jaringan ekstremisme, hingga kejahatan terorganisir dapat memengaruhi stabilitas negara sama besarnya dengan tekanan diplomatik atau sanksi ekonomi.
Karena itu, ketika Menlu Sugiono menyatakan bahwa kita hidup di “ruang abu-abu yang berbahaya”, pernyataan tersebut bukanlah retorika berlebihan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa batas antara damai dan konflik semakin kabur.
Perang tidak selalu dimulai dengan dentuman senjata, melainkan melalui disrupsi ekonomi, manipulasi informasi, tekanan energi, atau eksploitasi kerentanan sosial.
Dalam konteks seperti ini, tepat sekali penegasan bahwa hampir tidak ada ruang toleransi untuk salah membaca situasi strategis.
Bagi Indonesia, realitas multiplex world order justru memperjelas pilihan. Di tengah ketidakpastian global, politik luar negeri tidak cukup hanya berorientasi pada posisi moral atau pemaknaan klasik atas prinsip bebas aktif.
Baca juga: Berkah Tuhan Jadi Kutukan Venezuela: Pelajaran Mahal bagi Indonesia
Survival, seperti ditegaskan Menlu Sugiono, adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas menentukan arah sendiri tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.
Dalam kerangka itu, sudah tepat bila politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berangkat dari amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kepentingan nasional, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-01-13-Headline-Tribun-Timur-edisi-Selasa-1312026.jpg)
