Menuju Perang Besar? AS Siapkan 50 Target di Iran, Penindasan Internal Tewaskan Ribuan

EtIndonesia. Situasi di Iran memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Pada 14 Januari 2026, seorang pengguna platform X yang dikenal sebagai analis intelijen sumber terbuka (OSINT) asal Pakistan mengungkapkan bahwa militer Amerika Serikat telah mengidentifikasi sedikitnya 50 target serangan di dalam wilayah Iran.

Menurut unggahan tersebut, pemerintahan Donald Trump telah menyusun daftar target strategis yang berfokus pada Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), mencakup pusat komando, pangkalan militer, serta milisi Basij yang disebut terlibat langsung dalam penindasan brutal terhadap demonstran sipil.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal tekanan serius menuju perubahan rezim, sekaligus penegasan bahwa ancaman Washington terhadap Teheran bukan sekadar retorika politik.

Indikasi Militer: Aktivitas Udara Israel dan Peringatan Balasan Iran

Masih pada 14 Januari, sebuah akun analis lain di X yang mengklaim memiliki keterkaitan dengan Mossad menuliskan bahwa pesawat khusus telah lepas landas dari Israel. Pesawat yang sama disebut pernah terbang beberapa jam sebelum operasi militer terakhir terhadap Iran, sehingga aktivitas ini dipandang sebagai indikasi kuat bahwa serangan berskala besar semakin dekat.

Menanggapi perkembangan tersebut, kelompok-kelompok protes Iran memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat melancarkan serangan, Teheran kemungkinan akan membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa militer AS telah menyarankan sebagian personel di salah satu pangkalan terbesarnya di Timur Tengah untuk dievakuasi sebelum malam 14 Januari. Langkah ini dipandang luas sebagai tindakan pencegahan standar menjelang potensi konflik terbuka.

Sejumlah pengamat militer menilai bahwa tumpang tindih waktu dari berbagai peristiwa ini bukanlah kebetulan, melainkan pola klasik yang kerap muncul menjelang pecahnya perang.

Penindasan Paling Berdarah Sejak Revolusi Islam 1979

Di dalam negeri, situasi Iran terus memburuk. Pada Rabu, 14 Januari 2026, data dari Iran Human Rights Activists News Agency menunjukkan bahwa aksi protes nasional telah memasuki hari ke-17.

Di 31 provinsi, tercatat:

• 614 aksi protes
• 18.434 orang ditangkap
• 1.134 orang mengalami luka berat

Sebuah rekaman audio dari kawasan Narmak, Teheran, yang dianalisis oleh pakar militer Barat, mengungkap bahwa dalam waktu hanya 6 menit terdengar 262 tembakan, termasuk rentetan senapan otomatis tanpa henti—sekitar satu tembakan per detik.

Para analis menegaskan bahwa pola ini tidak lagi mencerminkan penegakan hukum, melainkan operasi militer penuh di wilayah perkotaan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi intelijen dari lingkar inti IRGC menyebutkan bahwa dalam 48 jam terakhir, Teheran mengalami penindasan paling berdarah sejak Revolusi Islam 1979, dengan jumlah korban tewas diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang, mayoritas berusia di bawah 30 tahun.

Menurut laporan CNN, seorang dokter di Iran menggambarkan kondisi rumah sakit yang kewalahan, dengan jenazah menumpuk, jalanan dipenuhi darah, dan tragedi kemanusiaan ini nyaris tak terlihat oleh dunia luar akibat pemutusan informasi.

Perang Informasi: Internet Diputus Total Lebih dari Lima Hari

Sebagai bagian dari strategi penindasan, Iran juga melancarkan perang informasi berskala nasional. Rezim dilaporkan menggunakan chip pengganggu jaringan (kill switch) untuk melumpuhkan komunikasi nasional.

Laporan NetsBlocks pada Rabu, 14 Januari, menyebutkan bahwa pemadaman internet telah berlangsung selama 132 jam tanpa jeda.

Intelijen Iran dan polisi rahasia menjadikan pencarian terminal satelit berwarna putih di atap rumah sebagai prioritas utama. Kendaraan pendeteksi radio dikerahkan untuk melacak sinyal uplink—karena perangkat inilah yang memungkinkan dunia luar melihat kondisi nyata di jalanan Teheran.

Meski Kantor Berita Fars dan Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa internet akan dipulihkan dalam dua minggu, organisasi HAM memperingatkan bahwa rezim Iran kerap menggunakan pola “menindas terlebih dahulu, lalu membuka sebagian”, sehingga kewaspadaan internasional tetap diperlukan.

Reaksi Global dan Sikap Dingin Tiongkok–Rusia

Di Jerman, kepolisian melaporkan dua pria menurunkan bendera Iran di kawasan kedutaan. Sebelumnya di Inggris, demonstran mengganti bendera Iran dengan bendera Singa dan Matahari, simbol oposisi monarki.

Meski aksi solidaritas terhadap rakyat Iran meluas di Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa, dukungan dari Tiongkok dan Rusia terhadap Teheran terlihat sangat terbatas.

Media South China Morning Post pada 14 Januari menulis bahwa bagi Moskow, Iran memiliki kepentingan strategis jauh lebih besar, mengingat kedalaman kerja sama militer Rusia–Iran. Namun, fokus Vladimir Putin pada perang Ukraina dinilai membuat sekutu seperti Iran semakin rentan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, hanya menyampaikan harapan agar Iran mengatasi kesulitan dan menjaga stabilitas, tanpa menawarkan dukungan konkret.

Pengamat politik Jiang Feng menilai bahwa Beijing takut terseret lebih dalam, meski Teheran berupaya menunjukkan bahwa mereka “masih memiliki teman”. Ia menegaskan bahwa gelombang protes saat ini bukan lagi soal ekonomi semata, melainkan pemberontakan lintas kelas sosial, termasuk dari keluarga elite di Teheran Utara.

Iran Dikeluarkan dari Latihan Militer Laut BRICS 2026

Di tengah eskalasi dengan Amerika Serikat, Penyiaran Afrika Selatan pada 12 Januari 2026 melaporkan bahwa Iran diminta keluar dari latihan militer laut gabungan BRICS 2026, dan hanya diizinkan hadir sebagai pengamat.

Latihan tersebut berlangsung 9–16 Januari di sekitar Simon’s Town, dekat Cape Town, dipimpin oleh Tiongkok dan diikuti sejumlah negara anggota BRICS.

Meski kapal perang Iran telah tiba di lokasi, Afrika Selatan khawatir keterlibatan aktif Iran akan memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat, terutama di tengah pembahasan perpanjangan Undang-Undang AGOA, yang menentukan status perdagangan istimewa Afrika Selatan.

Langkah ini dinilai sebagai strategi diplomasi pragmatis untuk menghindari risiko sanksi ekonomi, bukan sebagai penolakan terhadap kerja sama BRICS, namun menjadi sinyal jelas bahwa posisi Iran di panggung internasional semakin terisolasi.