Massa Buruh Bergerak ke Kemnaker usai Lakukan Aksi di Depan Gedung DPR

kompas.tv
2 jam lalu
Cover Berita
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat, Suparno, dalam aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1/2026). (Sumber: ANTARA/Juliyanti)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Massa buruh bergeser ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) usai melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Kamis (15/1/2026). 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Suparno mengungkap semula rombongannya dijadwalkan diterima oleh badan aspirasi masyarakat, tetapi batal karena pejabat terkait sudah meninggalkan gedung. 

"Tadi diinformasikan, dari badan aspirasi masyarakat sudah pada pulang. Jadi, sudahlah, nggak apa-apa, kita lanjut ke Kemenaker dulu," kata Suparno di Jakarta, Kamis, via Antara

Ia menyatakan aksi ke Kemnaker bertujuan mengingatkan komitmen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan jajarannya kepada buruh. 

Suparno menegaskan tuntutan buruh tidak berubah, terutama mengenai penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang dinilai bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.

"Ini bukan tentang angka-angka, tetapi ini tentang sebuah kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 49 Tahun 2025," ujarnya. 

Baca Juga: KSPI dan Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Khawatir Suara Rakyat Tak Didengar

Menurut keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, ada 4 poin tuntutan dalam aksi yang dilakukan di Jakarta hari ini. 

Sebagaimana laporan jurnalis KompasTV Nandha Aprilia dan Aufa Farid, Said menyampaikan KSPI-Partai Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta sesuai kebutuhan hidup layak. 

Tuntutan lain yang disampaikannya yakni mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah dan mengembalikannya pada rekomendasi masing-masing bupati dan wali kota. 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti

1
2
Show All

Sumber : Kompas TV, Antara

Tag
  • buruh
  • aksi buruh
  • demo buruh
  • fspmi
  • fspmi jabar
  • kemnaker
Selengkapnya


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Pemprov Jateng petakan swasembada pangan 2026
• 20 jam laluantaranews.com
thumb
Strategi tiket.com Perkuat Peran Bali Jadi Hub Pariwisata Indonesia Timur
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Divonis 6 Bulan Penjara, Laras Faizati Langsung Dibebaskan dengan Pengawasan
• 5 jam laluokezone.com
thumb
Kata Jerman Soal Tentara NATO ke Greenland: Tangkal Ancaman Rusia-China
• 29 menit laludetik.com
thumb
Pemkot Bandung Relokasi UMKM dan Bersihkan Area Teras Cihampelas Jelang Pembongkaran
• 16 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.