Bos Lippo Pede Pasar Properti Moncer di 2026, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Lippo Group, James Riady optimistis sektor properti nasional bakal mencatatkan performa positif pada 2026. Keyakinan tersebut didorong oleh arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jelas dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.

James menyatakan bahwa memasuki tahun 2026, tantangan industri properti bukan lagi terletak pada ketidakpastian visi atau kebijakan. Menurutnya, pemerintah telah meletakkan landasan yang kuat yang memberikan sinyal positif bagi para pelaku usaha di sektor ini.

"Harapan untuk 2026, tantangan kita bukan lagi pada arah kebijakan. Arah sudah jelas, visi sudah diletakkan. Potensi ini juga diperkuat dengan gambaran yang jelas mengenai kondisi industri saat ini," kata James saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Pasalnya, tambah dia, persoalan utama di sektor properti saat ini bukan berasal dari sisi permintaan (demand side), melainkan dari sisi pasokan (supply side). Artinya, terdapat peluang lebar bagi bisnis realestate untuk tumbuh mengingat tingginya kebutuhan hunian belum terakomodasi secara maksimal.

Pada saat yang sama, James turut berpesan bahwa saat ini dukungan perumahan cenderung Masih berfokus pada pada perumahan subsidi semata. Padahal, dia menyebut terdapat potensi besar pada pasar properti komersial.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap ke depan pemerintah dapat turut lebih aktif mendukung ekosistem pasar perumahan komersil. 

Lebih lanjut, James turut memberikan catatan mengenai tiga hal krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Pertama, dia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan lintas kementerian dan lembaga guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Kedua, James berharap kebijakan yang diambil tetap bersifat membumi dan realistis. Hal ini bertujuan agar target penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat dapat benar-benar terealisasi tanpa kendala regulasi yang tumpang tindih.

"Ketiga, dialog dan silaturami yang berkelanjutan, karena masalah perumahan tidak pernah selesai dalam satu keputusan. Tetapi dalam proses bersama yang terus diperbaiki," pungkasnya.