Melalui Pertamina Foundation (PF), Pertamina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan (BP2SDM Kemenhut) guna mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis untuk memperluas kolaborasi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan kehutanan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran KHDTK sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi kehutanan.
Baca juga: Pertamina-MIND ID Perkuat Kolaborasi Energi, Batu Bara Disulap Jadi DME Dorong paradigma pengelolaan hutan yang preventif Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menilai kerja sama ini sebagai bagian dari transformasi tata kelola kehutanan nasional yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan risiko ekologis.
“Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana. Untuk itu, kami berharap sinergi ini mampu mendukung kebijakan tersebut dengan menjadikan KHDTK sebagai Center of Excellence atau unit unggulan yang menyiapkan sumber daya manusia kompeten serta menjadi model pengembangan teknologi dan kebijakan,” ujar Rohmat dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi bencana ekologis yang kian kompleks.
Perluas program hutan lestari Pertamina
VP CSR & SMEPP Pertamina, Rudi Ariffianto, mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui Program Hutan Lestari yang telah dijalankan sejak 2018.Sejak program tersebut bergulir, Pertamina telah menanam lebih dari 13,42 juta pohon, baik mangrove maupun pohon daratan, melalui 337 program Hutan Lestari di berbagai wilayah Indonesia. Program ini berkontribusi terhadap penyerapan karbon sebesar 222.973 ton CO₂ ekuivalen serta rehabilitasi lahan seluas 891 hektare.
Tak hanya berdampak pada lingkungan, Program Hutan Lestari juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini, Pertamina telah menjangkau 13 lokasi Perhutanan Sosial di bawah Kementerian Kehutanan dengan 4.783 penerima manfaat langsung. Bahkan, setiap kelompok masyarakat mampu menciptakan pendapatan tahunan hingga Rp3 miliar per kelompok.
“Program Hutan Lestari menjadi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kami rancang sebagi upaya pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat serta mitigasi bencana. Harapannya kerja sama ini mampu memperluas cakupan wilayah sekaligus kebermanfaatannya,” ungkap Rudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)
