Bisnis.com, MALANG—BPJS Kesehatan Malang menargetkan tingkat kepesertaan di Kab. Malang naik dari 97% menjadi 98% dan tingkat keaktifan naik dari 64% menjadi 80% pada tahun ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengatakan hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang masih berada di kisaran 97% dengan 64%.
“Tahun ini kami targetkan kepesertaan naik minimal 98% dengan tingkat keaktifan 80% lebih,” katanya di Malang, Kamis (15/1/2026).
Karena itulah, kata dia, BPJS Kesehatan melakukan berbagai strategi termasuk berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama. Alasannya, mayoritas warga di sana merupakan anggota jamiyah setidaknya simpatisan ormas keagamaan tersebut.
Cara lain, menggandeng swasta. Menurutnya, sektor swasta perlu dilibatkan melalui program CSR bagi warga sekitar perusahaan berupa mendaftarkan warga menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Agar upaya tersebut efektif, dia berharap, ada dukungan dari pemda melalui instruksi bupati kepada ormas maupun kepada perusahaan.
Baca Juga
- Diskon 50% Iuran BPJS JKK-JKM Buat Ojol Cs Diperpanjang hingga 2027
- Empat Kabupaten-Kota di Riau Capai Cakupan 50% Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
- Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan, Lengkap dengan Cara Daftar JKN
Dengan cara itu pula, dia berharap, maka tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kab. Malang dapat ditingkatkan, setidaknya mencapai 98% pada dengan keaktifan 80% pada tahun ini.
Yudhi memahami, ada beberapa kendala yang membuat Kabupaten Malang belum mampu menyamai capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang. Salah satunya, kemampuan fiskal yang terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.
Jumlah penduduk di Kab. Malang yang sudah terkover BPJS Kesehatan sebanyak 2.678.471 jiwa, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2.759.103 jiwa atau baru mencapai 97,08%.
Di Kota Malang, tingkat kepesertaannya mencapai 944.040 jiwa atau 105,85% karena jumlah penduduknya sebanyak 891.859 jiwa.
Di Kota Batu, cakupannya mencapai 98,69% atau sebanyak 223.352 jiwa, sedangkan jumlah penduduknya, 226.323 jiwa.
Menurut Yudhi, masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN. Karena itulah, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan kejaksaan untuk mendorong agar perusahaan patuh mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan secara benar.
Penertiban perusahaan tersebut, dia berharap, perlu pula dukungan kepala daerah. Caranya dengan penerbitan instruksi yang mewajibkan perusahaan memenuhi kewajibannya mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan.
Jika upaya tersebut berhasil, maka diharapkan akan terjadi migrasi dari keanggotaan penerima bantuan iuran (PBI) menjadi segmen pekerja penerima upah.
