Wamendagri Tegaskan Pemulihan Sawah Terdampak Bencana di Sumatra Jadi Prioritas

Penulis: Christhoper Natanael Raja

TVRINews, Aceh 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat dan bersama dalam merehabilitasi sawah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. 

Pemulihan lahan pertanian dinilai krusial mengingat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama rehabilitasi sawah terdampak bencana Aceh–Sumatra di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis, 15 Januari 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

“Ini sangat signifikan, karena Sumatra menyumbang sekitar 22 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Pemulihan sawah akan berdampak langsung pada ekonomi nasional,” ujar Bima.

Ia menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengambil langkah konkret dalam pemulihan lahan pertanian dengan memanfaatkan teknologi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog dan sektor pupuk.

Bima menyebut berdasarkan hasil peninjauan dan dialog dengan kepala daerah di wilayah terdampak, dampak bencana kali ini dirasakan lebih luas dan berkepanjangan dibandingkan bencana besar sebelumnya.

“Dampaknya sangat luas, lama, dan menekan ekonomi masyarakat. Karena itu, Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan agar kita bergerak cepat dan bergerak bersama. Hari ini kita melihat semua unsur turun,” ucap Bima.

Kemendagri, lanjut Bima, memastikan pemerintah daerah tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan. 

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan pembagian peran yang jelas agar tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewat.

“Saya bolak-balik ke Aceh Tamiang, Langsa, dan wilayah sekitarnya untuk memastikan celah-celah penanganan di lapangan bisa ditutup,” tutur Bima.

Dalam upaya tersebut, Kemendagri telah mengerahkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu pemulihan pusat pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat lumpuh. 

Dukungan juga datang dari TNI–Polri serta taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Editor: Redaktur TVRINews