INFOGRAFIK: Pusaran Korupsi Penyelenggaraan Haji di Kemenag

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya sebagai tersangka kasus korupsi. Yaqut dan stafnya terlibat dalam dugaan korupsi penentuan kuota tambahan ibadah haji Kementerian Agama pada 2023-2024.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut, Yaqut berperan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Yaqut membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal menurut UU, pembagian kuota haji seharusnya dilakukan dengan proporsi 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

“Tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya di situ, pembagiannya jadi 10.000:10.000,” kata Asep, Minggu (11/1).

Untuk diketahui, Yaqut adalah Menteri Agama Republik Indonesia ketiga yang terseret kasus korupsi berkaitan dengan dana penyelenggaraan haji.

Sebelumnya pada 2006, Menteri Agama periode 2001-2004 Said Agil Husin Al Munawar divonis bersalah atas kasus korupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dana tersebut disalahgunakan, salah satunya membiayai perjalanan anggota Komisi VI DPR hingga ongkos haji dan umrah sejumlah tokoh masyarakat. Kerugian negara akibat kasus itu ditaksir mencapai Rp719 miliar.

Pada 2014, Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Suryadharma Ali juga divonis bersalah dan dipenjara selama 10 tahun. Hal ini imbas dirinya terseret kasus korupsi dana penyelenggaraan haji dan Dana Operasional Menteri (DOM) pada 2010-2013.

Pada saat itu, Suryadharma mengalokasikan sisa kuota haji nasional untuk mengakomodir anggota Komisi VIII DPR dan orang terdekatnya untuk bisa ibadah haji gratis.