REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Paguyuban Lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) Ahmad Pitoyo melaporkan, kerugian yang dialami sebanyak 4.898 lender anggota mencapai Rp 1,4 triliun. Ahmad menjelaskan, pihaknya telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipertemukan dengan manajemen PT DSI pada 28 Oktober 2025.
"Seluruh lender yang terinformasi dari DSI totalnya 14.098 lender, dengan total kewajiban investasinya Rp 1,470 triliun. Per 14 Januari (2026), yang tergabung ke Paguyuban terekap Rp 1,408 triliun, dengan jumlah 4.898 lender, hampir 95 persen tergabung dalam paguyuban," ujar Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan OJK, PPATK dan LPSK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
- PT DSI Gagal Bayar Triliunan, OJK Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan
- OJK: Praktik Gesek Tunai Picu Risiko Gagal Bayar
- OJK Terus Dalami Indikasi Fraud Dana Syariah Indonesia
Menurut Ahmad, kedua pihak sepakat untuk pembuatan proposal pengembalian dana. Kemudian, para lender melakukan pertemuan kembali dengan PT DSI tanpa pendampingan OJK, dan disepakati perjanjian pengembalian.
"Ada kesepakatan, beliau (PT DSI) membentuk suatu perjanjian dengan kami, akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam waktu satu tahun," ujar Ahmad.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Namun demikian, sambung dia, pada realisasinya tanggal 8 Desember 2025, PT DSI hanya memberikan pengembalian dana sebesar 0,2 persen dari total masing-masing lender. Menurut Ahmad, para lender melakukan kesepakatan dengan PT DSI untuk rutin menyelenggarakan Zoom Meeting pada setiap akhir pekan.
Sayangnya, pada 27 Desember 2025 tidak ada penyelenggaraan Zoom Meeting. Kala itu, manajemen PT DSI menyampaikan surat kepada para lender. mereka hanya memiliki aset senilai Rp 450 miliar, yang tidak berbentuk uang tunai.
"Jadi Rp 450 miliar itu akan dibagi. Tapi ini belum dalam bentuk ready cash, tapi dalam bentuk sumber pengembalian. Yang pertama dari borrower dibagi dua, dari borrower yang lancar dan borrower yang macet," ujar Ahmad.
Setelahnya, kata Ahmad, para lender menemukan bahwa aset yang dimiliki oleh PT DSI nilainya tidak sampai Rp 450 miliar. "Yang terakhir itu ada aset gedung dan kantor di mana itu dinilai ada sekitar Rp 45 miliar sampai Rp 50 miliar. Dan yang terakhir ada aset yang memerlukan proses hukum, menurut surat beliau (PT DSI)," ucapnya.
"Kami tidak tahu janjinya dari DSI akan melakukan RUPD di akhir 31 Januari (2026) besok. Di mana di pertengahan Januari akan dibuat suatu mekanisme bagaimana RUPD sesuai OJK," kata Ahmad melanjutkan.
