Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan itu menjadi salah satu elemen penting dari rencana tahap kedua gencatan senjata di Gaza.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump di platform Truth Social miliknya dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," kata Trump.
Pembentukan dewan ini terjadi tak lama setelah pengumuman komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite itu bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang.
Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan dewan perdamaian. Trump digadang-gadang akan menjadi ketua dari Dewan Perdamaian Gaza.
Rencana tersebut juga menyerukan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu mengamankan Gaza dan melatih unit-unit polisi Palestina yang telah diverifikasi.
"Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut," kata Bassem Naim, seorang pemimpin senior Hamas, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (15/1).
Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Kesepakatan itu memfasilitasi pemulangan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan mengakhiri pertempuran di wilayah yang terkepung tersebut.
Fase kedua rencana tersebut kini sedang berlangsung, meskipun diselimuti oleh masalah-masalah yang belum terselesaikan. Kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pasukan Israel telah membunuh 451 orang sejak gencatan senjata secara resmi diberlakukan.
Bagi Palestina, isu sentral tetaplah penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza. Sementara itu, Hamas menolak untuk secara terbuka berkomitmen pada perlucutan senjata penuh, sebuah tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan dari Israel.
(ygs/knv)
